Sri Mulyani Sebut Harga Vaksin Covid-19 Mandiri Ditentukan Menkes
Merdeka.com - Pemerintah tengah mematangkan rencana vaksinasi Covid-19 secara mandiri alias berbayar tahun depan. Vaksinasi berbayar tersebut diberikan untuk masyarakat dengan kategori ekonomi mampu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penetapan harga vaksin mandiri untuk tahun depan akan ditentukan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Demikian juga untuk jenis vaksin yang akan digunakan.
"Mengenai harganya Pak Menkes yang akan menentukan. Meski mandiri dan berbayar sendiri, ini harganya akan ditetapkan Kementerian Kesehatan," kata Sri Mulyani, Jakarta, ditulis Kamis (26/8.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Siapa yang butuh vaksin cacar api? Vaksin ini terbukti mengurangi risiko terkena cacar api dan mengurangi tingkat keparahan gejala jika infeksi tetap terjadi.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Siapa saja yang menerima vaksin cacar monyet? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, kriteria penerima vaksin ini adalah laki-laki yang dalam dua minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko dengan atau tanpa status ODHIV.'Kementerian Kesehatan juga akan melakukan vaksinasi monkeypox terutama pada populasi yang berisiko,' kata Maxi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/10).
Pengadaan program vaksinasi mandiri ini, kata Sri Mulyani, ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan booster. Hal tersebut seiring berubahnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi.
"Pak Menkes nanti akan menentukan mereknya apa saja, namun kita berharap tahun depan kita sudah bisa produce vaksin Merah Putih. Termasuk yang nanti di pengadaan (vaksin gratis) dari pemerintah yang kita harap bisa mendukung kenaikan atau pengadaan untuk vaksin Merah Putih," katanya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah masih membahas mekanisme masyarakat yang bisa menerima vaksin mandiri akan didiskusikan lebih lanjut. Rencananya, khusus masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, akan diberi vaksin gratis.
"Karena ini nanti akan melibatkan BPJS, yang mana yang mandiri dan yang mana yang akan gratis. Kita diskusi dengan Pak Menkes dan BPJS kesehatan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaMaxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui ada kelas menengah yang jatuh dalam jurang kemiskinan
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaRencana pemberian booster ketiga ini buntut kembali meningkatnya kasus Covid-19.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun, kata Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.
Baca Selengkapnya