Sri Mulyani sebut paradigma pembiayaan infrastruktur harus berubah

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki era baru dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, yakni dengan membuka ruang bagi keterlibatan swasta.

Dengan paradigma baru pembiayaan ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur dapat menjadi pilihan pertama sehingga tidak lagi mengandalkan APBN dan keterlibatan BUMN karena public finance memiliki keterbatasan.

"Saat ini kita mengenalkan paradigma pembiayaan dengan desain pemerintah dan pihak swasta dalam perekonomian. Hal ini akan memberikan ruang dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting," kata dia dalam 'Indonesia Investment Forum 2018', di Conrad Hotel, Bali, Selasa (9/10).

Dia menegaskan meskipun saat ini fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, namun Indonesia masih perlu meningkatkan kinerja ekonomi dengan mendorong pembangunan infrastruktur.

"Kita bagus dalam semua indikator Ekonomi, tapi Indonesia sama seperti negara berkembang lain yang mengalami kesenjangan Infrastruktur. Kalau lihat global competitiveness indeks kita ranking 80. Jadi harus berbuat lebih banyak," imbuhnya.

Dia mengakui bahwa peran swasta amat dibutuhkan dalam pembicaraan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan swasta sangat membantu untuk mengatasi kekurangan anggaran pemerintah di tengah kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang masih harus ditingkatkan.

"Sekarang kita mengundang public untuk terlibat dalam ekonomi. Kementerian teknis, Kementerian PU punya Rp 110 triliun budget. Tapi Pak Basuki punya banyak keinginan bangun jalan dan infrastruktur. Dengan paradigma baru ini menteri Perkejaan Umum bertanya dapatkah saya bangun lebih banyak jalan tol dan jalan dengan Rp 110 triliun," ujarnya.

"Jadi dengan (jumlah) uang yang sama, dapat membangun lebih banyak dan lebih baik dengan mengundang swasta untuk berkolaborasi dengan kami," tandasnya.