Follow
Sri Mulyani Sebut Penyerapan Dana Otsus Papua Belum Merata
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat tidak tersebar secara akuntabel. Akibatnya, penyerapan dana otsus hanya dinikmati di beberapa kabupaten di kedua provinsi tersebut.
"Alokasi dana otsus hanya terpusat di provinsi sehingga ada beban yang overload dan menyebabkan ketimpangan antar beberapa kabupaten di provinsi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).
Proporsi dari dana otsus Papua dan Papua Barat juga stagnan di posisi 70:30. Sehingga, kata Sri Mulyani perlu dibuat strategi agar alokasi dana otsus tidak hanya sampai di provinsi. Melainkan sampai juga ke kabupaten-kabupaten kedua provinsi tersebut.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Mengapa TPS di Papua Selatan jumlahnya paling sedikit? TPS dengan jumlah paling sedikit ada di Papua Selatan, yaitu 1.770 titik.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
"Agar kabupaten memiliki kemampuan dalam mengejar ketertinggalan di penyaluran serta dana otsus yang perlu mendapatkan perhatian," kata dia.
Selain itu, pengelolaan dana otsus juga tidak memiliki rancangan utama (grand design). Penyampaian usulan dana transfer infrastruktur (DTI) juga selalu diajukan pada pertengahan tahun. Sehingga penyusunan pagu indikatif tidak memperhatikan usulan kebutuhan.
"Kapasitas menyusun perencanaan dari sisi penganggaran perlu diperbaiki berdasarkan grand design atau desain besarnya," kata dia.
Permintaan penyaluran dana juga cenderung lambat. Sehingga situasi dana otsus yang tadi perlu ada perbaikan. Alasannya, dalam percepatan permintaan penyaluran anggaran dinilai masih lambat.
Akibatnya besaran dana sisa otsus selalu besar. Untuk itu, Sri Mulyani menilai perlu ada berbagai perbaikan dalam perencanaan sampai penyerapan dana otsus. "Jadi perlu ada perbaikan-perbaikan di dalam perencanaan dan permintaan anggaran dan kemudian eksekusinya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Baca Selengkapnya
Daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya
Belakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi.
Baca Selengkapnya
Ratusan mahasiswa menolak kehadiran Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya