Sri Mulyani Sebut RI Bisa Hentikan PLTU Hingga 2040, Ini Syaratnya

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia dapat menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap hingga 2040 jika mendapat bantuan keuangan yang cukup dari masyarakat internasional.

Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat keempat di dunia dan penghasil gas rumah kaca terbesar ke-8, dengan batu bara membentuk sekitar 65 persen dari bauran energinya. Indonesia juga merupakan pengekspor batu bara terbesar di dunia.

Mengunjungi kota Glasgow di Skotlandia untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26), Sri Mulyani mengatakan Indonesia pada Rabu mengumumkan rencana terperinci untuk beralih ke energi yang lebih bersih, dengan penghapusan batu bara sebagai isu utama.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengatakan berencana menghentikan penggunaan batu bara untuk listrik pada 2056, sebagai bagian dari rencana untuk mencapai emisi nol karbon bersih pada 2060 atau lebih awal.

"Kalau kami mau majukan sampai 2040, kami perlu dana untuk menghentikan penggunaan batu bara lebih awal dan untuk membangun kapasitas baru energi terbarukan. Itulah yang sekarang menjadi isu utamanya dan saya sekarang sebagai menteri keuangan menghitung apa dampaknya bila menghentikan penggunaan batu bara lebih awal. Berapa biayanya?," kata Sri Mulyani dikutip Antara, Kamis (4/11).

Pada pekan lalu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada parlemen Inggris bahwa Presiden RI Joko Widodo telah mengatakan Indonesia akan memajukan waktu untuk penghapusan penggunaan batu bara hingga 2040. Namun, Pemerintah Indonesia sebelumnya belum mengonfirmasi rencana tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, untuk memenuhi target tersebut tergantung pada bantuan keuangan yang didapatkan Indonesia dari lembaga multilateral, sektor swasta, dan negara-negara maju. Rencana itu untuk memajukan pemenuhan target iklim Indonesia di luar "retorika" ke dalam rincian teknis dan bahwa Asian Development Bank (ADB) dan lembaga keuangan lainnya "sangat bersemangat" dengan rencana atau ide tersebut.

ADB memimpin sekelompok lembaga keuangan untuk menyusun rencana guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia, termasuk di Indonesia, dengan membeli alat pembangkit itu dan menghentikan penggunaannya.

Jakarta telah mengidentifikasi 5,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara yang dapat dipensiunkan lebih awal dalam 8 tahun ke depan, dan langkah itu diperkirakan akan menelan biaya sebesar USD25 miliar hingga USD30 miliar.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia juga akan membutuhkan dukungan internasional untuk memastikan tarif listrik tetap terjangkau ketika beralih ke sumber energi terbarukan. Menkeu RI mengutip perhitungan sementara kebutuhan dana sebesar USD10-23 miliar dalam "subsidi implisit" untuk proyek pembangkit listrik terbarukan hingga 2030.

"Jika ini semua harus dibiayai dari uang para pembayar pajak kami, itu tidak akan berhasil. Dunia bertanya kepada kami, jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan dunia untuk membantu Indonesia. Presiden (Jokowi) selalu mengatakan, 'Saya akan ambisius jika (masyarakat) internasional juga sejalan dengan ambisi ini'," tambahnya.