Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja Mampu Perkuat Pondasi Ekonomi RI
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mampu memperkokoh pondasi ekonomi nasional ke depan. Meski penanganan covid-19 jadi prioritas, namun Indonesia tetap butuh pondasi ekonomi yang kuat, produktif, dan kompetitif.
"Oleh karena itu, sangat baik dengan adanya UU Cipta Kerja mendorong terjadinya reformasi birokrasi secara fundamental," tuturnya dalam webinar Konferensi Nasional Perpajakan 2020, Kamis (3/12).
Dia menjelaskan, implementasi UU Cipta Kerja akan mendorong terjadinya reformasi birokrasi secara fundamental. Sehingga mampu meningkatkan daya saing SDM Indonesia untuk melahirkan inovasi di tataran masyarakat.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang menjadi pendorong utama Pertamina dalam ekonomi Indonesia? Pendekatan ini akan menjadi terobosan bagi perekonomian Indonesia, dengan membuka peluang industri baru dan menciptakan pasar global untuk produk-produk rendah karbon.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana IKN mendorong pertumbuhan ekonomi? UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.
"Reformasi birokrasi (secara) fundamental yang luar biasa untuk membangun kompetisi di Indonesia menjadi lebih sehat dan produktivitas yang semakin tinggi. Sehingga inovasi masyarakat bisa berkembang," paparnya.
Melalui SDM yang inovatif ini diharapkan lahir berbagai kegiatan usaha baru untuk membantu pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Menyusul pada 2030 nanti Indonesia akan memetik bonus demografi atau ledakan usia produktif yang siap bekerja.
"Sehingga kita tidak hanya bisa menerjemahkan apa yang disebut produktifitas dan inovasi saja. Namun juga pada akhirnya, kita harus mampu menciptakan kesempatan kerja terutama pada kelompok masyarakat yang demografinya didominasi oleh kelompok usia muda," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebagai contoh, Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Gandhinagar, India.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh suatu negara.
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca SelengkapnyaSederet pesan untuk calon menteri keuangan era kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKinerja apik ini tak lepas dari terjaganya tren pemulihan ekonomi nasional hingga memasuki akhir tahun 2023.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yakni, berada di kisaran 6 persen sampai 8 persen per tahun.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaKendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca Selengkapnya