Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani: Selama 2 tahun, Jokowi-JK sudah pro rakyat miskin

Sri Mulyani: Selama 2 tahun, Jokowi-JK sudah pro rakyat miskin sri mulyani. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pada akhir 2014 lalu, pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pemerintah dinilai tak berpihak kepada masyarakat atas pencabutan subsidi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pencabutan subsidi tersebut tidak mempengaruhi keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena subsidi yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Saya sedikit memberi catatan bahwa seolah-olah subsidi (BBM) kurang. Maka pemihakan pemerintah ke masyarakat berkurang? Tidak. Pertama, subsidi yang sifatnya distortif, konsumtif memang berkurang, namun pemihakan pemerintah ke kelompok miskin justru bertambah," ujarnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10).

Orang lain juga bertanya?

Sebagai contoh, lanjut Ani, adalah dengan peningkatan penerima‎ program keluarga harapan (PKH). Peningkatan tersebut naik signifikan dari sebelumnya 3,5 juta Kartu Keluarga (KK) menjadi 6 juta KK.

"Penerima bantuannya secara jumlah kepala itu ada sebelumnya 88,2 juta orang meningkat jadi 92,4 juta orang. Iurannya juga naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 23.000," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mendukung perekonomiannya. "Pemerintah melakukan peningkatan sangat ekspansif dari KUR, yang tadinya untuk subsidi bunga dari Rp 30 triliun KUR sekarang menjadi Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun untuk 2016," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah sengaja menarik alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang tidak tepat sasaran menuju sektor yang dinggap lebih strategis bagi masyarakat. Meski tidak langsung terlihat, namun upaya tersebut menjanjikan perbaikan di masa mendatang.

"Jadi ‎kalau belanja. Kita Rp 2.000 triliun namun belanjanya kurang strategis, maka Rp 2.000 triliun habis saja dalam perekonomian. Namun kalau itu digunakan membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi kedepan dan selesaikan kemiskinan secara langsung maka dampaknya akan lebih jauh dan bertahan lama," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
10 Tahun Jokowi: Kartu Indonesia Sehat Sedot Anggaran Rp361 Triliun, Kartu Indonesia Pintar Rp113 Triliun
10 Tahun Jokowi: Kartu Indonesia Sehat Sedot Anggaran Rp361 Triliun, Kartu Indonesia Pintar Rp113 Triliun

Program KIS dimanfaatkan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Cakupan usia peserta mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kunjungan yang Membawa Berkah Bagi Warga Kabupaten Probolinggo
Kunjungan yang Membawa Berkah Bagi Warga Kabupaten Probolinggo

Mirah, salah satu penerima manfaat yang menerima bantuan ATENSI menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya
Masih Ada Bansos dkk di 2025, Anggaran Disiapkan Rp504,7 Triliun
Masih Ada Bansos dkk di 2025, Anggaran Disiapkan Rp504,7 Triliun

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Baca Selengkapnya
BPS Catat Penduduk Miskin Jateng Turun, Ganjar Ungkap Sederet Program Atasi Kemiskinan
BPS Catat Penduduk Miskin Jateng Turun, Ganjar Ungkap Sederet Program Atasi Kemiskinan

Ganjar Pranowo menyebutkan, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari upaya percepatan yang dilakukan dengan seluruh pihak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pamer Gelontorkan Bansos Rp443 T: Kalau Ibu-ibu Muslimat NU Sudah Sejahtera
Jokowi Pamer Gelontorkan Bansos Rp443 T: Kalau Ibu-ibu Muslimat NU Sudah Sejahtera

"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Wamensos Minta Masyarakat Tidak Bergantung Bansos dan PKH
Wamensos Minta Masyarakat Tidak Bergantung Bansos dan PKH

Agus menjelaskan saat ini pemerintah sedang menyusun data terpadu sosial ekonomi

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Bakal Bikin Kartu Start-Up Milenial Gen Z, Ini Fungsinya
Prabowo-Gibran Bakal Bikin Kartu Start-Up Milenial Gen Z, Ini Fungsinya

Semua program kesejahteraan era Jokowi juga tetap akan dilanjutkan dan disempurnakan.

Baca Selengkapnya
Safari Politik di Lampung, Atikoh Ganjar Pamer Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana hingga KTP Sakti
Safari Politik di Lampung, Atikoh Ganjar Pamer Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana hingga KTP Sakti

Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana itu bagian dari berbagai program pro wong cilik Ganjar-Mahfud jika jadi presiden terpilih 2024.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Program Kartu Prakerja Berlanjut di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilai Manfaat Rp4,2 Juta per Orang
Info Terbaru: Program Kartu Prakerja Berlanjut di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilai Manfaat Rp4,2 Juta per Orang

Pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2024 ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang.

Baca Selengkapnya
"Kanggo Riko" Program Andalan di Banyuwangi, Kini Dilengkapi BPJS Ketenagakerjaan

Kanggo Riko dalam bahasa setempat berarti ”Untuk Anda”.

Baca Selengkapnya
Kemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah
Kemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah

Mereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau

Baca Selengkapnya
Strategi Ganjar-Mahfud Hapus Kemiskinan, Ciptakan 17 Juta Lapangan Kerja Baru Tiap Tahun
Strategi Ganjar-Mahfud Hapus Kemiskinan, Ciptakan 17 Juta Lapangan Kerja Baru Tiap Tahun

Jika Ganjar-Mahfud terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, mereka akan mengurangi secara bertahap kemiskinan hingga 2,5 persen.

Baca Selengkapnya