Follow
Sri Mulyani: Semua Negara Saling Bekerja Sama Memburu Pajak
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berbagai negara saat ini tengah berburu pajak dari para wajib pajak. Untuk memaksimalkan pendapatan, antar negara pun saling bekerja sama untuk menagihkan pajak kepada warganya.
"Semua negara sedang berburu pajak karena terkena dampak Covid-19. Jadi banyak kerja sama untuk menghilangkan tax avoidance," kata Sri Mulyani dalam Kick Off Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Nusa Dua, Bali, Jumat (19/11).
Ani, sapaannya mengatakan sekarang, masing-masing negara di dunia tengah berupaya untuk menyehatkan kembali keuangan negara dari dampak Covid-19. Untuk itu mereka saling bekerja sama menagihkan pajak dari aset warga yang disimpan di luar negeri. Cara ini dinilai paling efektif untuk meningkatkan pendapatan negara dari perpajakan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
"Kita bisa minta negara lain untuk menagihkan pajak kalau kita tahu ini wajib pajak kita. Atau kita bisa dimintai negara lain untuk menagihkan pajak kalau ada aset wajib pajak mereka di negara kita," jelas Ani.
Kerja sama tersebut telah tertuang dalam lembar konsensus pemajakan global. Antar negara akan saling bertukar informasi terkait data untuk kebutuhan pengumpulan pajak.
"Negara-negara akan saling bertukar informasi perpajakan dan melakukan kerja sama di level global," kata dia
Sehingga, para wajib pajak akan sulit untuk menghindarkan asetnya dari pemajakan. Semisal warga di Amerika Serikat atau Jerman memiliki aset di negara dengan pengenaan pajak yang lebih rendah. Cara ini dinilai sudah kurang efektif karena saat ini aturan untuk pajak internasional sudah sangat lengkap dan sulit untuk melakukan penghindaran.
"Jadi sekarang ini sudah makin lengkap di level aturannya karena semua negara punya tujuan yang sama," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.
Baca Selengkapnya
Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca Selengkapnya
Proses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca Selengkapnya
Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca Selengkapnya
Stigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani membagi underground economy kepada dua karakteristik.
Baca Selengkapnya
Gaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca Selengkapnya