Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani Sentil Pemda Tak Optimal Manfaatkan Dana Transfer Daerah

Sri Mulyani Sentil Pemda Tak Optimal Manfaatkan Dana Transfer Daerah Menkeu Sri Mulyani. ©Setpres RI

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa dana transfer ke daerah masih belum bisa dioptimalkan Pemda untuk pembangunan daerah. Padahal 70 persen dari APBD berasal dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Belum optimalnya pemanfaatan TKDD dalam pembangunan daerah meskipun 70 persen dari APBD itu itu berasal dari TKDD," kata kata Sri Mulyani dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9).

Artinya, lanjut Sri Mulyani, dana transfer daerah sebagai sumber utama keuangan daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah. Tercermin dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya lebih kecil, baru digunakan untuk belanja modal.

Orang lain juga bertanya?

"DAU habis buat belanja pegawai, sedangkan DAK untuk belanja modal. Artinya belanja modal ini tergantung dari transfer pusat ke daerah," kata dia.

Pola ini pun disebut sebagai crowding out, yakni menggunakan DAK untuk belanja produktif. Padahal esensinya DAK hanya sebagai penunjang atau pelengkap dari keseluruhan TKDD atau APBD.

"Artinya ini ada crowding out," kata dia.

Padahal selama ini, kata Sri Mulyani alokasi APBN yang disalurkan ke daerah di luar Jawa-Bali secara angka lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan yang diterima dari daerah. "Belanja APBN buat daerah di luar Jawa-Bali jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang diterima dari daerah," kata dia.

Rincian Pendapatan Jawa-Bali

Dalam kurun waktu 2016-2019, tercatat pendapatan dari Jawa-Bali sebesar Rp1.285,08 triliun dengan anggaran belanja hanya Rp398,10 triliun. Sementara pendapatan dari luar Jawa-Bali sebesar Rp252,64 triliun dengan anggaran belanja Rp661,93 triliun.

Meski begitu dia tidak menutup mata manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir. Terlihat sejumlah perbaikan antara lain peningkatan pemerataan keuangan daerah dan peningkatan capaian layanan publik.

"Memang harus ada progres yang dilalui tapi pelaksanaannya ini masih ada beberapa tantangan yang kita semua melihat," tutup Sri Mulyani.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat

Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Anggaran Pengentasan Stunting Rp8 Miliar Malah Digunakan untuk Perjalanan Dinas
Puan Maharani: Anggaran Pengentasan Stunting Rp8 Miliar Malah Digunakan untuk Perjalanan Dinas

Anggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya

Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal

Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendagri Tito Blak-blakan Karyawan Titipan Bikin 700 BUMD Rugi!
VIDEO: Mendagri Tito Blak-blakan Karyawan Titipan Bikin 700 BUMD Rugi!

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Tito Sentil Pemkab Mimika: APBD Rp8 Triliun tapi Tidak Ada Kemajuan
Tito Sentil Pemkab Mimika: APBD Rp8 Triliun tapi Tidak Ada Kemajuan

Daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.

Baca Selengkapnya
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sri Mulyani Minta Penerima LDPP Jangan Sombong
VIDEO: Sri Mulyani Minta Penerima LDPP Jangan Sombong "Kalian Sekolah Pakai Uang Negara"

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi pesan penting pada siswa penerima beasiswa LPDP, agar tidak sombong meski telah lulus seleksi.

Baca Selengkapnya