Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani Sentil Penyerapan APBD Lebih Lamban Dibanding Tahun Lalu

Sri Mulyani Sentil Penyerapan APBD Lebih Lamban Dibanding Tahun Lalu Menkeu Sri Mulyani. ©2019 Merdeka.com/Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi belanja Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai September 2021 sebesar Rp603,57 triliun. Penyerapan ini mengalami penurunan 2,11 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama sebesar Rp616,59 triliun.

Penurunan penyerapan APBD terbesar terjadi pada belanja lainnya yakni hanya Rp139,40 triliun dari sebelumnya Rp157,59 triliun, belanja pegawai sebesar Rp256,87 triliun dari sebelumnya Rp258,43 triliun dan belanja modal sebesar Rp50,57 triliun dari sebelumnya Rp55,39 triliun.

"Belanja APBD yang masih rendah 2,11 kontraksi dan terlihat penurunan sangat besar dari sisi belanja lain dan belanja modal. Untuk belanja pegawai juga terjadi penurunan sedikit dan tidak sangat besar, belanja lain justru alami kenaikan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (25/10).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, realisasi belanja kesehatan juga mengalami kontraksi - 3,7 persen. Sampai September 2021 realisasinya sebesar RP 95,36 triliun dari tahun sebelumnya Rp 98,99 triliun. Sri Mulyani mengatakan kondisi ini berbeda dengan yang dilakukan pemerintah pusat yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

"Belanja bidang kesehatan alami penurunan yang berasal dari APBD. Ini sangat kontras dengan belanja pemerintah bidang kesehatan yang justru melonjak sangat tinggi di tingkat pusat," kata dia.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta agar para pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan APBD untuk penangan Covid-19, vaksinasi dan pemberian insentif tenaga kerja. "Pemda perlu mempercepat penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksin dan insentif tenaga kesehatan," kata dia.

Realisasi belanja perlindungan sosial juga mengalami penurunan, hanya tumbuh 27,4 persen dengan serapan sebesar 0,5 persen dari APBD. Sampai September 2021 belanja APBD untuk perlindungan sosial hanya Rp6,67 triliun. Padahal di tahun lalu penyerapannya mencapai Rp9,19 triliun atau 0,9 persen terhadap APBD.

Dari belanja APBD hanya sektor pendidikan yang mengalami penyerapan positif, yakni tumbuh 1,4 persen (yoy). Sampai September 2021 telah terserap Rp183,96 triliun dari September 2020 sebesar Rp181,42 triliun. Peningkatan serapan ini digunakan untuk membayar haji guru dan tenaga pendidik.

"Serapan terbesar pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik," kata dia mengakhiri.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun

Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global

Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023

Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024

Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.

Baca Selengkapnya
FOTO: Realisasi Penerimaan Pajak hingga April 2024 Turun 9,3 Persen
FOTO: Realisasi Penerimaan Pajak hingga April 2024 Turun 9,3 Persen

Hingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Tarik Utang Rp132 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Tarik Utang Rp132 Triliun Hingga Mei 2024

Sri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos

Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya