Follow
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Jika Terjadi Lockdown
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap mengalokasikan anggaran jika sewaktu-waktu Presiden Joko Widodo memberlakukan lockdown atau penguncian akses wilayah, baik secara regional maupun nasional di Indonesia. Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Gugus Tugas penanganan covid-19 jika kemungkinan terburuk dilakukan lockdown.
"Kesiapan? Pasti disiapkan (anggarannya). Kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti sudah dipikirkan juga gimana supporting growth, bahkan sampai masalah ke desa, dimana pemukiman cukup padat sehingga social distance sulit," ujar dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (18/3).
Dia menjelaskan semua skenario tengah disiapkan pemerintah. Jika lockdown ditetapkan, dirinya memastikan sumber daya akan tercukupi, mulai dari kebutuhan pokok hingga logistik.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
"Kita posisinya terus dukung, jangan sampai kekurangan resources. Masalahnya bukan uang, tapi SDM untuk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kebutuhan pokok mereka supaya bisa dapatkan kebutuhan pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas," jelasnya.
Bendahara Negara ini menambahkan, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan cepat jika terjadi penularan maupun penyebaran terjadi di daerah.
"Jadi leadership tiap pemda sangat penting untuk meminimalkan penularan, penyebaran, dan untuk bisa menciptakan mekanisme respons efektif, apakah self isolation, karantina, atau masuk puskesmas, rumah sakit, itu pilihan-pilihan yang kita lihat," kata dia.
Belum Ada Keputusan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum terpikirkan untuk melakukan lockdown seperti negara lain. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengklaim belum terpikirkan dengan langkah tersebut.
"Belum terpikir ke arah sana," kata Jokowi usai meninjau Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang-Banten, Jumat (13/3).
Diketahui virus corona (Covid-19) sudah menjangkit 117 negara. Ada beberapa negara yang sudah me-lockdown mulai dari Italia, Manila, Irlandia dan Denmark.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berikut ini daftar belanja negara yang diblokir sementara dalam rangka penyaluran bansos pangan.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca Selengkapnya
Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Dia mengaku siap menambah anggaran Rp17 triliun jika pemilihan presiden (pilpres) harus dua putaran.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengaku senang dan akan sangat terbuka untuk bersinergi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Dalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca Selengkapnya
kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca Selengkapnya
Sebagai contoh, Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19.
Baca Selengkapnya
Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya
Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Baca Selengkapnya