Sri Mulyani Soroti Lambatnya Penyerapan Program PEN di Daerah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah pusat terus mengebut realisasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp695,2 triliun. Di sisi lain, dia menyayangkan penyerapan program PEN di tingkat pemerintah daerah yang terbilang lambat.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa pada saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus melihat alokasi maupun distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita melihat di tingkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan," ujarnya saat dalam sesi teleconference, Kamis (22/10).
"Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minimal," sambung dia.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
Sebagai contoh, bantuan PEN dari sisi kesehatan yang sebesar Rp30,4 triliun. Namun, belanja di tingkat daerah yang seharusnya bisa membantu masyarakat hingga akhir September baru mencapai Rp13,3 triliun.
"Untuk jaring pengaman sosial di daerah, dari anggaran Rp22,8 triliun baru Rp11,7 triliun atau sekitar 51 persen. Masih ada tiga bulan berarti, 49 persen seharusnya bisa sangat membantu masyarakat di daerah," imbuhnya.
Sementara untuk dukungan ekonomi masyarakat, dari angka Rp19,24 triliun dari APBD baru dibelanjakan Rp2,6 triliun sampai dengan akhir September, atau hanya 13,7 persen.
"Ini menandakan bahwa banyak sekali halangan atau kendala di sisi non-anggaran yang perlu untuk kita atasi bersama. Sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang memang juga mengalami shock sangat besar pada tahun 2020 ini akibat covid," tuturnya.
"Namun sudah kita masukkan di dalam struktur yang baru, dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya," tegas Sri Mulyani.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaSikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan pemerintah masih berada di pihak masyarakat
Baca SelengkapnyaMelalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya