Sri Mulyani Tersentuh Banyak Generasi Milenial Kini Punya NPWP
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku senang melihat banyaknya generasi milenial yang kini sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan banyaknya anak muda yang memiliki NPWP maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi.
"Saya melihat golongan milenial saat ini bangga telah memiliki NPWP. Hal ini sungguh menyentuh hati saya," ujar Sri Mulyani dikutip dari instagram pribadinya, Jumat (31/1).
Sri Mulyani menyampaikan dengan memiliki NPWP maka para generasi milenial itu secara tidak langsung menunjukan komitmennya dalam membayar pajak serta peduli terhadap negara.
-
Apa fungsi NPWP? NPWP berfungsi sebagai pengenal untuk keperluan administrasi perpajakan dan digunakan dalam berbagai transaksi terkait pajak, seperti pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan pengajuan kredit.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas NPWP? Nomor Pokok Wajib Pajak alias NPWP adalah identitas pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak di Indonesia.
-
Apa yang menjadi NPWP baru? Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan kembali batas akhir pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1 Juli 2024.
-
Kenapa orang harus punya NPWP? Setiap orang atau badan usaha yang melakukan aktivitas ekonomi wajib memiliki NPWP.
-
Kenapa NIK dipadankan dengan NPWP? Perlu diketahui, pemadanan NIK dengan NPWP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
"Saya sering menerima feedback dari masyarakat melalui media sosial. Dari feedback itu kemudian direspons agar menjadi sebuah perbaikan yang nyata. Sebagai negara kelas menengah, Indonesia memiliki kemampuan untuk merespon feedback dengan baik dari masalah yang ada," kata dia.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah akan senantiasa menjaga dan mendesain kebijakan dengan tekun, teliti, dan telaten. Hal ini penting dilakukan karena untuk mencapai perkembangan prosesnya sangat tidak sederhana.
Namun, keruwetan itu dirasa harus dihadapi dan tidak selayaknya dijadikan alasan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai perkembangan.
"Dalam membuat kebijakan publik yang baik, sangat penting bagi kita untuk saling berpikiran terbuka, selalu bekerja sama dan berkolaborasi serta senantiasa menjaga komunikasi," tandas dia.
Cerita Lucu Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurahkan pengalamannya saat kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2019. Saat itu, dirinya sempat merasa bingung hingga sakit perut mendengar janji-janji dua pasangan calon yaitu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi untuk menggratiskan berbagai layanan di Indonesia.
"Yang ini menjanjikan apa yang gratis, itu juga apa yang gratis. Saya banyakan sakit perut," ujar Sri Mulyani disambut tawa para peserta yang hadir dalam acara Diskusi World Bank, Jakarta, Kamis (30/1).
Kondisi kurang mengenakkan tersebut timbul akibat Sri Mulyani mengetahui posisi APBN yang tidak memungkinkan apabila terlalu banyak program gratis. Hal itu terbukti, usai pemilihan ada program yang harus disesuaikan kembali dengan APBN 2020.
"Wah yang kandidat satu ingin begini satu ingin lebih bagus lagi. And then, curcol itu. Jadi, waktu begitu selesai (pemilihan), bill nya datang lah buurrr banyak banget dan kita harus reflecting dalam APBN yang sekarang di 2020," jelasnya.
Salah satu janji Presiden Jokowi pada saat kampanye adalah memberikan kartu pra kerja bagi masyarakat. Program tersebut sempat dipertanyakan oleh Sri Mulyani, namun harus dilanjutkan untuk mendapat perhatian masyarakat.
"Salah satu yang dipromise Presiden kartu prakerja, Rp10 triliun untuk 2 juta orang. 'Tapi ini gimana caranya?' 'Udah pikirin nanti aja, pokoknya campain dulu'. Itu sound baiknya untuk itu," kata Sri Mulyani.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dana abadi yang dikelola oleh LPDP telah menembus Rp133 triliun di tahun Ini.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menerangkan APBN merupakan instrumen keuangan negara yang luar biasa kompleks dan strategis.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut batas waktu untuk pelaporan SPT 2023 untuk Pajak Pribadi yang telah berakhir pada 31 Maret 2024 pukul 23.59.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaPNM terus berkomitmen untuk memberikan literasi dan inklusi digital dengan bekerjasama melalui berbagai program dengan pihak ketiga.
Baca SelengkapnyaDia tak ingin anak muda menjadi generasi yang tidak mengetahui tujuan negara di masa depan.
Baca SelengkapnyaGaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaBambang Soesatyo mengatakan, Anggaran untuk kegiatan sosialisasi agenda Empat Pilar MPR RI masih terbatas.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama PNM, Arief Mulyadi mendorong generasi muda untuk peka terhadap mereka yang membutuhkan.
Baca SelengkapnyaHal ini menunjukkan banyak masyarakat Indonesia yang sudah masuk dalam sektor keuangan, seperti menabung diperbankan, berinvestasi, dan lainnya.
Baca SelengkapnyaMillenial dianggap menjadi penentu masa depan Indonesia
Baca Selengkapnya