Sri Mulyani: Tingginya belanja negara mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 menunjukkan hasil menggembirakan.

"Hal ini tercermin dari Penerimaan Pajak yang tumbuh 15,5 persen (tanpa Tax Amnesty dan Revaluasi Aset), didukung oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh sektor utama, khususnya pada kedua sektor tadi," kata Sri Mulyani, di kantornya, Senin (15/1).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tercatat melebihi target APBN-P 2017 yang mencapai Rp 308,4 triliun atau 118,5 persen dari target, dan tumbuh 17,7 persen dibandingkan tahun 2016.

Sedangkan untuk realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Desember 2017 mencapai Rp 2.001,6 triliun atau 93,8 persen dari pagu APBN-P 2017. Belanja tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.259,6 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 742,0 triliun, atau masing-masing tumbuh 9,1 persen dan 4,5 persen dari realisasi tahun 2016.

"Relatif tingginya realisasi belanja modal dan bantuan sosial tahun 2017 menunjukkan kontribusi Belanja Pemerintah Pusat terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," imbuhnya.

Peningkatan realisasi belanja tersebut turut mendorong tercapainya berbagai sasaran strategis yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat, antara lain bidang infrastruktur, berupa 794 km pembangunan jalan, 9.072 m pembangunan jembatan, penyelesaian pembangunan tiga bandara, dan pembangunan 618,3 km rel kereta api.

Di bidang pendidikan, diwujudkan dengan penyaluran Kartu Indonesia Pintar kepada 19,8 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah bagi delapan juta siswa, dan beasiswa Bidik Misi untuk 364,4 ribu mahasiswa. Dalam bidang kesehatan dan perlindungan sosial, melalui penyaluran Kartu Indonesia Sehat kepada 92,1 juta jiwa penerima bantuan iuran serta Program Keluarga Harapan bagi 6 juta keluarga penerima manfaat.

"Realisasi anggaran subsidi tahun 2017 mencapai Rp 166,3 triliun (98,5 persen terhadap APBN-P Tahun Anggaran 2017) atau lebih rendah 4,6 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan subsidi listrik lebih tepat sasaran."