Sri Mulyani Tinjau Pembangunan Fasilitas Penyangga Ibu Kota Baru Melalui Dana SBSN

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani beserta jajaran melakukan inspeksi pembangunan proyek infrastruktur penyangga Ibu Kota Negara Baru yang dibiayai melalui penerbitan Sukuk Proyek atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam inspeksi ini, Sri Mulyani meminta jajaran kementerian dan lembaga pelaksana SBSN proyek tahun 2022 untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat sebaik-baiknya dari hasil pembangunan yang dibiayai melalui SBSN.

"Saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian sebagai pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh SBSN, telah mendedikasikan komitmen terbaik untuk menjaga dan terus melaksanakan pembangunan secara amanah dengan dana dan anggaran dari Rakyat Indonesia," tutur Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (6/1).

Menurut Sri Mulyani, memaksimalkan potensi insfrastuktur yang dibangun menjadi wujud dari upaya untuk mengembalikan uang rakyat dengan manfaat yang sangat maksimal. Dia pun turut menandatangani prasasti penanda aset SBSN beberapa proyek di Provinsi Kalimantan Timur.

Seperti pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp86,6 miliar pada 2019 untuk gedung pembelajaran dan Rp99,9 miliar tahun 2020 untuk laboratorium terpadu. Kemudian pembangunan prasarana Bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN dengan pengembangan yang dilaksanakan mulai 2020-2023 beralokasikan dana total Rp326,37 miliar.

Selanjutnya pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp65 miliar pada 2021, dan pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai sebesar Rp13,43 miliar tahun 2021 yang masuk dalam alokasi sektor perumahan TNI-Polri sejumlah Rp1,163 triliun.

Tidak ketinggalan pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 mencapai total Rp53,9 miliar.

"Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008," beber Sri Mulyani.

Alokasi Sukuk Proyek

Adapun alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur sendiri dimulai sejak 2014 dengan total alokasi hingga 2022 mencapai Rp6,48 triliun. Sebagian besar adalah untuk proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR antara lain 83,43 persen di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR; 1,44 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR; dan 15,13 persen di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan Islam, hankam, dan sosial.

Sampai dengan 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare-Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa;

2. Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, seperti pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura-Papua dan jembatan Pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan;

3. Pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi dalam rangka penyiapan jembatan udara dan dukungan konektivitas;

4. Pembangunan infrastruktur sumber daya air yakni bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah;

5. Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi;

6. Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com