Sri Mulyani Tolak Tawaran Pembangunan Infrastruktur di Lampung, Kenapa?

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menolak tawaran pembangunan di Lampung yang mengatasnamakan dirinya. Menurutnya pembangunan harus dilakukan ke semua wilayah secara merata bukan karena pejabat tertentu yang pernah lahir di daerah tersebut.

"Tadi ITS yang ada di Lampung dan pimpinannya menyampaikan, 'Itu kan tempat tanah kelahiran Ibu Sri Mulyani, makanya harus di bangun'," kata Sri Mulyani di acara Seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap II, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Tawaran itu pun ditolak mentah-mentah karena menurut dia pembangunan harus dilakukan di seluruh Indonesia. "Ya kita membangun tidak berdasarkan tanah kelahiran. Saya rasa semua sudut di Indonesia membutuhkan sentuhan pembangunan," sambungnya.

Sri Mulyani menuturkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada dasarnya bukan hanya pembangunan fisik belaka. Melainkan membangun wajah bangsa dan negara dalam menggambarkan peradaban.

"Jadi membangun tidak hanya sekedar membangun, jadi kemudian selesai. Tapi bagaimana bangsa dan negara itu memperlakukan aset-aset menggambarkan tingkat peradaban mereka, tingkat tata kelola mereka," kata dia.

Dia melanjutkan negara yang memiliki peradaban tinggi juga harus dengan tata kelola yang dapat diandalkan. Hal itu tercermin dari pengelolaan atau pemeliharaan terhadap barang milik negara (BMN).

Sementara itu terkait hibah BMN yang diberikan PUPR untuk diserahkan kepada kementerian lembaga (K/L) ini akan mengurangi jumlah aset pemerintah pusat. Sebab aset-aset tersebut telah berpindah tangan kepada KL, Pemda maupun pihak yang menerima hibah aset BMN.

Salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendapatkan hibah pembangunan infrastruktur, misalnya infrastruktur sekolah dasar hingga universitas. "Proses penghibahan mungkin dalam hal ini kelihatannya aset PUPR nanti akan turun apalagi tadi Rp 200 triliun lebih dihibahkan, sebagian besar dalam bentuk jalan-jalan yang diberikan kepada pemerintah daerah," tandasnya.