Sri Mulyani tunda penyaluran dana Rp 19,4 triliun untuk 169 daerah

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani melakukan penundaan penyaluran sebagian transfer ke daerah. Dana ini kemudian dihitung sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian APBN.

Penundaan yang dilakukan terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar Rp 19,4 triliun dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK 07/2016.

"Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang," bunyi Pasal 1 ayat (2) PMK itu seperti ditulis situs Setkab di Jakarta, Selasa (23/8).

Dalam beleid ini dijelaskan, Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya ditunda itu dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dengan keputusan ini, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 4 PMK Nomor 125/PMK 07/2016, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 16 Agustus 2016 itu.