Follow
Sri Mulyani Ungkap Kebutuhan Investasi RI Capai Rp5.832 Triliun di 2020
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi di 2020, maka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 7,0-7,4 persen. Di mana kebutuhan investasi pada 2020 sebesar Rp5.803 triliun hingga Rp5.823 triliun.
Nilai itu terbagi dari investasi pemerintah Rp539 triliun hingga Rp572 triliun. Di mana pemerintah pusat Rp246 triliun hingga Rp261 triliun dan pemerintah daerah Rp293 triliun-Rp310 triliun.
Dia melanjutkan, kebutuhan investasi diharapkan dipenuhi sektor perbankan sebesar 8,4-10,2 persen dan pasar modal 3,2 persen. Kredit perbankan dan dana hasil IPO di pasar modal diarahkan sebagai belanja modal.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 7%? 'Kalau kita mau menuju Indonesia emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen. Pendapatan per kapita kita harus di atas 10 ribu dolar AS. GDP kita harus 5-6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi,' ujar Bahlil saat Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (17/7).
-
Bagaimana ekonomi RI bisa tumbuh 6,22% sampai 2045? 'Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045,' kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa target pertumbuhan kredit BRI di tahun 2024? BRI pun optimistis pertumbuhan kredit di tahun ini dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada awal tahun, yakni double digit dikisaran 10-12% yoy.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
Untuk kebutuhan investasi BUMN, pada 2020 dibutuhkan sebesar Rp471 triliun-Rp473 triliun. Sedangkan untuk perusahaan publik non BUMN sebesar Rp143 triliun.
"Capital expenditure BUMN diharapkan dapat sesuai target," tuturnya di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
Adapun kebutuhan investasi untuk penanaman Modal Asing adalah sebesar Rp426 triliun hingga Rp428 triliun, dan investasi swasta atau masyarakat sebesar Rp4.204 triliun sampai 4.221 triliun. "PMA didorong untuk ditingkatkan antara lain melalui kebijakan insentif fiskal dan perbaikan dalam berusaha," ucapnya.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Basis proyeksi pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh terkendalinya inflasi.
Baca Selengkapnya
Hal itu menjadi tantangan dan beban Pemerintahan baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan investasi yang sangat besar.
Baca Selengkapnya
Selain itu, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.
Baca Selengkapnya
Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya
Aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah dimulai.
Baca Selengkapnya
Proses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus memberikan support terhadap pertumbuhan kredit perbankan dan investasi.
Baca Selengkapnya
Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya