Sri Mulyani: Utang Pemerintah Jangan Hanya Dilihat Dari Nominal, Tapi Tujuannya

Merdeka.com - Ekonom Faisal Basri menyoroti posisi utang Indonesia era Jokowi-JK. Dia menyebut, selama pemerintahan Jokowi-JK utang Indonesia naik 69 persen yaitu dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.418 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, utang bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Menurutnya, utang sesuatu yang logis dilakukan suatu negara. Meski demikian, sebaiknya utang tidak hanya dilihat dari segi nominal.

"Jadi saya hanya ingin menyampaikan, yang disampaikan (Faisal Basri) bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis. Namun sebaiknya dilihatnya dalam konteks yang lebih besar," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (29/1).

Sri Mulyani melanjutkan, produktivitas utang juga harus dilihat, termasuk kemampuan pengelolaan utang untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi kemiskinan. Hal lain adalah dengan adanya pertambahan utang, perekonomian dalam negeri tidak terganggu.

"Waktu tahun 2014 sampai 2015, apakah dia mampu membangun infrastruktur, apakah kita mampu mengurangi kemiskinan, apakah kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Itu semuanya kan tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya," tandasnya.

Sebelumnya, Utang pemerintah pusat kembali menyita perhatian masyarakat. Hal ini karena pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto yang menyinggung soal penyebutan Menteri Keuangan menjadi Menteri Pencetak Utang.

Tak hanya Prabowo, Ekonom Faisal Basri turut menyoroti posisi utang Indonesia era Jokowi-JK. Dia menyebut, selama pemerintahan Jokowi-JK utang Indonesia naik 69 persen yaitu dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun.

"Memang utang pemerintah di era Presiden Jokowi meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun," ujarnya di blog pribadinya seperti dikutip merdeka.com, Jakarta, Senin (28/1).

Faisal mengatakan, utang di era Jokowi-JK lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode 2010 hingga 2014 utang tercatat naik sebesar 55 persen.

Meski demikian, persoalan peningkatan utang ini tidak bisa hanya dilihat dari segi besar nilainya tetapi lebih kepada kemampuan membayar utang. Indonesia sendiri dinilai mampu membayar utang bila dilihat dari pendapatan yang tercermin dari produk domestik bruto (PDB).

"Apakah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun yang jadi patokan? Bandingkan Si Badu berutang Rp 10 juta dan pendapatannya Rp 20 juta dengan saya yang berutang hanya Rp 2 juta dengan pendapatan Rp 1 juta," jelasnya.

"Sekalipun Si Badu berutang 5 kali lipat dari utang saya, beban utang Si Badu tentu saja jauh lebih ringan dari saya. Utang Si Badu hanya setengah dari pendapatannya, sedangkan saya boleh dikatakan lebih besar pasak dari tiang karena utang saya dua kali lipat dari pendapatan. Jadi yang jadi persoalan bukan besarnya utang," tandasnya.