Staf Khusus Presiden Bantah Prabowo Soal Banyak BUMN Bangkrut

Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika membantah, pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto bahwa banyak BUMN bangkrut. Sejumlah BUMN yang disebut Prabowo adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PLN dan Pertamina.

"Pemerintah justru sangat fokus dalam mengelola BUMN sehingga peranannya pun semakin meningkat bagi perekonomian," kata Erani di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/1).

Dia menjelaskan, peranan BUMN dapat terlihat dari beberapa hal, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara. Lebih dari itu, peranan BUMN diarahkan untuk pelayanan publik (public service obligation).

Erani memaparkan sepanjang 2018, kinerja BUMN kian membaik. Aset BUMN melonjak dari Rp 4.577 triliun menjadi Rp 7.817 triliun pada 2018. Laba BUMN juga melonjak dari Rp 148 triliun menjadi Rp 218 triliun pada 2018. Demikian dengan pajak dan deviden BUMN naik dari Rp 218 triliun menjadi Rp 260 triliun pada 2018.

Khusus performa Garuda Indonesia, Erani menyebut belakangan ini menunjukkan perbaikan. Laporan Keuangan yang dirilis menunjukkan sepanjang Januari sampai September 2018 pendapatan usaha naik 3,5 persen (yoy) menjadi US$ 3,21 miliar.

"Tekanan terhadap keuangan Garuda Indonesia terutama karena selisih nilai tukar mencapai US$ 52,32 juta, yang naik dari US$ 16,03 juta pada periode Januari-September 2017," ucapnya.

Dia melanjutkan, Garuda Indonesia memproyeksi laba perusahaan (di luar pajak) mencapai Rp1 triliun. Garuda Indonesia Group juga mengelola Sriwijaya Air melalui kerja sama operasional (KSO) bersama Sriwijaya Air Group.

"Hal ini menunjukkan bahwa Garuda Indonesia tetap menjadi yang terbaik dan terpercaya. Berbagai penghargaan di level nasional dan internasional pun diperoleh Garuda Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, kondisi PLN menurut data Erani, sepanjang Januari sampai Juni 2018 pendapatan usaha naik 7,43 persen (yoy). Pada periode yang sama, laba sebelum pajak PLN mencapai Rp 1,83 triliun. Angka tersebut sudah mengkalkulasi kerugian nilai tukar sekitar Rp 11,57 triliun.

Erani menekankan, peran BUMN dalam melayani masyarakat selama ini meningkat. Pertamina misalnya terus berusaha mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program BBM Satu Harga. Pertamina terus melanjutkan program tersebut ke 124 titik wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) di Indonesia.

"Pada 2018 Pertamina juga telah mengambil alih kelola Blok Mahakam, Blok Rokan, dan blok terminasi lainnya yang sebelumnya dikelola oleh asing," ucapnya.

Selain itu, PLN telah mampu meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai 98,3 persen sampai akhir 2018. "Jadi, hajat publik yang menjadi mandat konstitusi dikerjakan dengan baik oleh BUMN. Perlu dipahami, mandat utama BUMN adalah pelayanan publik, bukan semata mendorong laba," tegas Erani.