Staf Khusus Wapres JK: Pemerintah Mampu Jaga Inflasi di Level 3 Persen Selama 3 Tahun

Merdeka.com - Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Wijayanto Samirin menyebut bahwa kinerja pemerintah Jokowi-JK dalam mengendalikan laju inflasi selama ini cukup baik. Hal ini terlihat sejak 2015 hingga 2018, di mana inflasi terjaga dikisaran tiga persen.

"Mana ada (pemerintahan) selama 3 tahun (mampu menjaga) di level tiga persen," kata Wijayanto di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/1).

Wijayanto menyebut, sejak 2015 inflasi terjaga di kisaran 3,4 persen. Kemudian pada 2016 mengalami penurunan yakni 3,0 persen. Sementara, di 2017 inflasi kembali mengalami kenaikan di 3,6 persen, dan turun kembali di 2018 sebesar 3,1 persen.

Sementara, kata dia, apabila dibandingkan pemerintahan sebelumnya, rata-rata inflasi berada di atas 3 persen. Meskipun ada beberapa periode yang berada dikisaran 3 persen. Misalnya saja yang terjadi pada Pemerintahan SBY, pada 2009 infasi berada di 2,8 persen, kemudian 2011 itu 3,8 persen selebihnya di atas dari tiga persen.

Wijayanto menambahkan, sebetulnya cukup mudah dalam menekan inflasi. Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur yang merata seperti yang kini menjadi fokus pemerintah saat ini.

"Jujur mengendalikan inflasi mudah dengan infrastruktur bagus, maka distribusi barang mudah. Sekarang lancar dampak tol jawa bagi pendelaian inflasi luar biasa," katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), telah menyepakati tiga langkah strategis untuk menjaga agar inflasi IHK tetap berada dalam kisaran sasaran 3,51 persen pada tahun 2019. Pertama, menjaga inflasi dalam kisaran sasaran terutama ditopang pengendalian inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5 persen.

Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan ditempuh dengan memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.

"Kedua, memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan menempuh pula pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Agusman Bank Indonesia (BI).

Ketiga, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif.