Stafsus Sri Mulyani: Investor Ikut Bangun Ibu Kota Baru Bukan Gadaikan Kedaulatan
Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo telah menghitung formula anggaran untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam hal ini, dia turut mempertimbangkan peran investor dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) tersebut.
Yustinus mengatakan, pemerintah sebenarnya belum membuka diskusi lanjutan seputar pendanaan proyek ibu kota baru. Terakhir kali itu dilakukan secara formal pada sidang kabinet 25 Februari 2020.
"Ini memang terus dilakukan pendalaman dan kajian. Dengan adanya burden sharing kita punya opportunity untuk pembiayaan," ujar dia dalam satu sesi webinar, Jumat (16/4).
-
Kenapa pembangunan Istana Wakil Presiden tertunda? 'Desainnya berubah, waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sanyembara pertama. Tapi setelah di cek pak presiden beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi. Nah itu nanti kita nggak tahu lelang ulang atau ekggak gitu loh, tapi baru akan dimulai,' jelas Basuki.
-
Kapan rapat kabinet perdana dilaksanakan? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Kapan Pemkot Medan membahas tentang strategi ini? Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution menjawab Pemandangan Umum Fraksi-PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan) DPRD Medan yang disampaikan Roby Barus dalam Tanggapan Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (28/8).
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Dimana debat kedua Pilkada DKI berlangsung? Janji itu disampaikan dalam debat kedua Pilkada DKI yang mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Beach Club Internasional, Ancol, Minggu (27/10).
Kehadiran Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) disebutnya turut mengundang minat investor asing terlibat dalam proyek ini, terutama dari beberapa negara di Timur Tengah.
"Ini juga menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan. Kita harus optimistik bahwa Indonesia dilirik investor tanpa perlu menggadaikan kedaulatan," seru Yustinus.
Namun, dia turut mencermati beberapa masukan, bahwa pemerintah harus berhati-hati menerima peluang tersebut. "Mari kita sampaikan dan kritisi terus supaya penataan itu pun tidak mengabaikan aspek-aspek historis bangsa Indonesia," sambungnya.
Yustinus lantas membuat asumsi perhitungan kebutuhan anggaran untuk proyek ibu kota baru berdasarkan sumber dana APBN. Adapun asumsi periode konsesi proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha-Availability Payment (KPBU-AP) adalah 5 tahun, dengan masa konstruksi 4 tahun selama 2021-2024.
"Tidak terdapat tambahan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset pada tahun 2021-2024, karena aset masih digunakan oleh kementerian/lembaga sebelum mobilisasi serta tingginya biaya pindah kantor sementara," sebutnya.
Manfaat Ibu Kota Baru Terasa 2025
Menurut perhitungannya, potensi penerimaan atas pemanfaatan aset di ibu kota baru diperkirakan mulai terjadi pada 2025.
Selanjutnya, dia juga mencermati asumsi mobilisasi PNS ke ibu kota baru yang terjadi mulai 2024. Jika satu orang pejabat/pegawai beserta 4 anggota keluarga pindah ke sana, diperkirakan populasi ibu kota baru nantinya mencapai 1.252.730 jiwa, termasuk 250.546 di antaranya merupakan PNS dan TNI/Polri.
"Biaya mobilisasi Rp49,95 juta per keluarga, mencakup biaya angkutan pegawai, angkutan keluarga, angkutan barang, pengepakan dan penggudangan, uang harian," papar Yustinus.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasangan Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin (AMIN) mengkritisi pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaMahfud MD meminta Bahlil untuk terus mencari investor
Baca SelengkapnyaDody tak merinci ketertarikan itu datang dari mana saja. Namun, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima banyak tawaran asing.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang menanam modal di proyek IKN.
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Jokowi juga secara terang-terangan mengaku belum ada investor asing masuk ke IKN.
Baca SelengkapnyaSebelum menarik investor luar negeri, banyak pengusaha dalam negeri yang tertarik untuk bergabung masuk dalam pembangunan proyek IKN.
Baca SelengkapnyaBudiman mengingatkan IKN merupakan sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan bangsa.
Baca SelengkapnyaFase Groundbreaking tahap III ini sendiri rencananya akan berlangsung pada 20-21 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaHarus diakui, kinerja investasi selama tahun politik akan sangat berpengaruh.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN merupakan program jangka panjang. Dan pada tahun ini merupakan fase pertama.
Baca Selengkapnya