Status Pekerja Masih Ditetapkan Sebagai Calon Penerima BSU, Ini Solusinya

Merdeka.com - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap VI sudah dilakukan oleh pemerintah sejak hari Kamis (20/10). Penyaluran tersebut diperuntukan bagi para pekerja/buruh yang memiliki rekening bank himbara dan memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menjelaskan, sebenarnya penyaluran tahap IV akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Kendati begitu setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima dapat menyampaikan data rekeningnya yang aktif di bank himbara.

Menaker Ida mengungkapkan penyaluran tahap ke VI telah disalurkan kepada 776.556 penerima. Secara keseluruhan penerima BSU hingga tahap VI sudah tersalurkan kepada 9.209.089 pekerja/buruh atau setara 71,64 persen.

Menaker menambahkan, penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id.

"Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," jelas dia.

Syarat Penerima BSU Rp600.000

Adapun, syarat penerima manfaat BSU 2022 yakni menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

Kemudian, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Selanjutnya, BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI.