Stok BBM di Mentawai Cukup, Harga Premium Rp6.450 dan Solar Rp5.150

Merdeka.com - BPH Migas menanggapi informasi yang dilansir pada laman koran Harian Singalang yang menyebutkan bahwa masyarakat Mentawai Belum Menikmati BBM Satu Harga. BPH Migas selaku Badan yang ditugaskan dalam mengawal Program BBM Satu Harga di seluruh NKRI buka suara.

BPH Migas selaku Badan yang mengatur penyediaan dan pendistribusian BBM memastikan bahwa stok BBM di Indonesia termasuk kepulauan Mentawai cukup dan harga BBM yang dijual adalah sesuai ketetapan Pemerintah yaitu Premium Rp6.450,-/liter dan Solar Rp5.150,-/liter.

"BPH Migas juga telah meminta kepada PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pemantauan terhadap distribusi BBM dari SPBU BBM 1 Harga untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima," demikian rilis BPH Migas yang diterima merdeka.com, Selasa (16/4).

BPH Migas meminta kepada PT. Pertamina (Persero) untuk menambah stok bila di daerah Mentawai terjadi kenaikan konsumsi. Kabupaten Kepulauan Mentawai di Supplay BBM dari Terminal BBM Teluk Kabung - Padang untuk 5 SPBU di 3 Pulau besar yaitu Pulau Sikakap, Pulau Siberut, dan Pulau Sipora, dengan rata-rata untuk Premium (JBKP) ±572 KL/bulan dan Solar (JBT) ±186 KL/bulan yang dikirim 2 kali dalam seminggu.

"Terkait dengan informasi bahwa BBM 1 harga belum berlaku di Kabupaten Mentawai, dapat disampaikan bahwa harga tersebut adalah harga jual di tingkat pengecer tidak resmi yang tidak memiliki ijin niaga umum BBM bukan harga jual di penyalur resmi (SPBU)."

Semula, Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya dilayani oleh 1 Penyalur BBM (SPBU) di Kepulauan Sikakap. Dengan adanya Program Akselerasi BBM 1 Harga oleh Pemerintah mulai tahun 2017 telah beroperasi Penyalur BBM 1 Harga di Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Siberut Selatan. Tahun 2018, Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan tambahan lagi 2 Penyalur BBM 1 Harga di Kecamatan Sipora Selatan dan Siberut Utara. Sehingga sekarang telah terdapat 5 Penyalur/SPBU yang melayani kebutuhan BBM penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Terhadap maraknya pengecer BBM tidak resmi di Kabupaten Kepulauan Mentawai BPH Migas telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menginstruksikannya kepada PT. Pertamina (Persero) agar para pemilik SPBU BBM Satu Harga di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tidak menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada para pengecer, tapi langsung kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014.

b. Meminta stok di semua SPBU di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditambah agar tidak terjadi kelangkaan dan PT. Pertamina (Persero) merencanakan akan menambah kapasitas pengiriman kepada SPBU BBM 1 Harga di Kecamatan Sipora Selatan dan Siberut Utara untuk Premium (JBKP) dari semula 16 KL/bulan menjadi 100 KL/bulan dan Solar (JBT) dari 16 KL/bulan menjadi 32 KL/bulan.

c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian untuk pengawasan di lapangan agar BBM 1 Harga tepat sasaran.

d. Mendorong PT. Pertamina (Persero) untuk segera menambah pembangunan SPBU dan Mini SPBU/Pertashop di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

e. Keberadaan pengecer illegal tersebut merupakan wilayah kepolisian untuk melakukan pembinaan dan penindakan, BPH Migas melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang memiliki Izin Niaga Umum BBM. BPH Migas telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02/MoU/KA/BPH/2018 dan Nomor: B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 terkait Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM. BPH Migas meminta bantuan pihak Kepolisian di Kabupaten Kepulauan Mentawai agar melakukan tindakan pre emptive, preventif,dan tindakan hukum apabila sangat diperlukan. (mdk/paw)