Stok Bulog cukup, Menteri Rini sebut tak ada impor beras Lebaran

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah menteri ekonomi. Dalam rakor tersebut dibahas terkait stok bahan pangan khususnya beras jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjamin pemerintah tidak akan membuka keran importasi beras jelang puasa dan Lebaran. "Kelihatannya enggak (impor beras)," ujar Rini di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).

Menurut hasil rakor, lanjut Rini, pemerintah menilai stok beras hingga Hari Raya Idul Fitri aman. "Beras (Bulog) sudah sangat baik. Per hari sudah bisa 35.000 ton. Jadi dilihat bahwa kelihatannya beras ini panennya sangat baik," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi- JK berulang kali menyampaikan ambisinya mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Beberapa kali Presiden Joko Widodo menyinggung soal desakan membuka keran impor beras. Namun dia berkukuh takkan melakukan itu.

Akhir Januari 2015, Presiden Jokowi mengaku malu setiap kali bertemu Presiden Vietnam, selalu ditanya soal rencana impor beras. Saat di Aceh, Jokowi mengakui kerap mendapat desakan impor beras untuk mengatasi persoalan kenaikan harga beras.

Lagi-lagi Jokowi ngotot tidak akan menerapkan itu karena yakin Indonesia bisa mencapai swasembada beras. Bahkan, presiden menegaskan bahwa impor beras merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan.

Dikutip dari laman Sekretariat kabinet, Sabtu (21/3), Inpres Nomor 5/2015 menginstruksikan, impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.

Selain itu, impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.

"Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.

Dalam inpres tersebut, Presiden tetap menegaskan bahwa pengadaan gabah dan beras mengutamakan pengadaan dari petani lokal.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah diyakini sebagai upaya menjaga stabilisasi ekonomi, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitas harga.

Inpres tersebut mengatur ketentuan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog. (mdk/bim)