Stok Melimpah, Petani Tebu Tak Setuju Rencana Penambahan Kuota Impor Gula Konsumsi

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi berencana membuka keran impor gula kristal putih (GKP) sebanyak 646.944 ton pada Februari hingga Maret 2021. Impor ini guna memenuhi kebutuhan gula konsumsi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jendral (Sekjen) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsyin mengatakan, penambahan kuota impor itu akan merugikan petani.

Menurutnya, saat ini stok gula konsumsi nasional masih ada sekitar 800.000 ton, angka itu bakal cukup memenuhi kebutuhan konsumsi nasional hingga 4 bulan ke depan dengan rata-rata kebutuhan sekitar 200.000 ton per bulan.

"Kebutuhan gula nasional itu 200 ribu ton/ bulan. Kalau 200 ribu ton/ bulan, sementara stok ada cadangan 800 ribu ton, berarti stok itu cukup untuk 4 bulan, Januari, Februari, Maret dan April," kata Khabsin, Kamis (4/2).

Dia melanjutkan, di bulan Juni sendiri, petani tebu akan masuk masa giling sehingga pemerintah hanya perlu menutup kekosongan di bulan Mei hingga pertengahan Juni yang diperkirakan hanya butuh 200-300 ribu ton lagi.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menerbitkan izin impor raw sugar sebanyak 646 ribu ton. Bila melihat data yang dipaparkan APTRI tadi, maka jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk mengisi kekosongan sekaligus mengisi cadangan darurat atau buffer stock.

Namun,yang jadi kekhawatirannya, saat ini ada sejumlah perusahaan pelat merah alias BUMN yang mengajukan izin impor baru di luar izin impor 646 ribu ton yang sudah diterbitkan. "Sekarang impornya 646 ribu ton, dari situ saja sudah kebanyakan. Apa lagi ini mau ditambah impor langsung gula konsumsi," tegas dia.

Saat ini saja, masih ada 100 ribu ton gula petani yang belum terserap. Ia khawatir, bila permohonan sejumlah BUMN ini untuk meminta izin impor 150 ribu ton GKP sampai disetujui pemerintah, maka petani tebu akan semakin menderita.

"Saat ini saja sudah terasa, stok gula yang kita punya belum terserap semua. Sementara petani itu kan jengah, karena mereka juga butuh makan. Akhirnya mereka jual selakunya meski rugi. Kalau impor disetujui dan pasokan gula berlebih, gula petani akan semakin nggak terserap. Kita bisa mati," tutup dia.

Disetujui Presiden Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui dibukanya pintu impor garam untuk kebutuhan industri.

Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi virtual pasca melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Jokowi dan sejumlah menteri, Senin 5 Oktober 2020.

"Presiden setuju bahwa industri-industri yang untuk makanan dan untuk garam industri kita mengimpor langsung, dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," kata Luhut, Senin (5/10/2020).

Selain garam, dia melanjutkan, Jokowi juga telah memberikan izin kepada pelaku industri pangan untuk mengimpor gula. Namun, Luhut memperingatkan, kewenangan impor garam dan gula ini jangan malah dijadikan permainan oleh para pelaku industri terkait.

Oleh karenanya, Luhut menyatakan, Jokowi telah memberikan mandat kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengawasi pergerakan impor garam/gula industri tersebut.

"Yang paling tahu ini Menteri Perindustrian, berapa (sektor) industri yang membutuhkan garam industri, dan berapa jumlah yang mereka butuh. Saya kira itu nanti akan diinvetarisasi oleh pak Agus (Menteri Perindustrian), sehingga publik tahu dan akan mengawasi benar enggak jumlahnya," tegasnya.

Jika terjadi pelanggaran, Luhut menyebut Kementerian Perindustrian tak akan segan-segan memberi sanksi berupa pencabutan izin impor.

"Jadi misalnya industri kaca dia butuh garam, dia impor. Kalau dia melanggar atau membocorkannya ke market sehingga harga garam turun, ya izinnya dicabut," ujar Luhut.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com