Stok Solar Subsidi Diprediksi Habis November, Apa Solusi Pemerintah?
Merdeka.com - Pemerintah mengaku masih optimis kuota solar subsidi cukup sampai akhir tahun, meski Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan solar akan habis pada November 2019. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini volume Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ditetapkan sebesar 14,5 juta Kilo Liter (KL).
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan, penyaluran solar subsidi akan terus dilakukan, dia optimis kuota solar cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
"(Belum) Nah. Kita jalankan dulu. Berpikir optimis lah," kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (1/10).
-
Bagaimana Pertamina memastikan subsidi energi tepat sasaran? Pertamina telah melakukan berbagai inovasi digitalisasi untuk mendorong penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.
-
Bagaimana Pertamina memastikan suplai energi di Lombok? Pertamina (Persero) melalui Subholding Pertamina Patra Niaga juga memastikan keamanan suplai energi di sekitar Lombok, terutama bagi mobilitas logistik, mobilitas masyarakat, rumah makan dan perhotelan, serta kebutuhan harian masyarakat di Lombok.
-
Kenapa Pertamina jamin pasokan energi di Bali? 'Melalui regional Jatimbalinus, Pertamina jamin pasokan avtur, BBM dan LPG di kegiatan WWF 2024,' jelas Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Apa tugas Pertamina terkait subsidi energi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran.
-
Bagaimana Pertamina memastikan penyaluran Pertalite sesuai kuota? Irto mengungkapkan, Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat. 'Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,' tutupnya.
Menurut Arcandra, saat ini kuota solar bersubsidi masih bisa disalurkan, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk penyaluran ke masyarakat. Pihaknya terlebih dulu akan melihat kondisi ke depan dalam menyiapkan solusi mengenai kuota solar subsidi.
"Kita lihat. Karena belum habis. Kita lihat ke depan. Belum habis, kok khawatir sekali," ujarnya.
Kuota Solar Tak Cukup Sampai Akhir Tahun
Sebelumnya, Kepala BPH Migas Fanshurullah Assa mengatakan, kuota solar subsidi berpotensi jebol, hal ini disebabkan penyaluran solar yang tidak tepat sasaran. Kuota solar subsidi yang ditetapkan tahun ini sebesar 14,5 juta Kl diprediksi akan habis pada November 2019.
"November habis fatal dampaknya,karena BBM tahun ini yang ditetapkan pemerintah di APBN hanya 14,5 juta Kl turun dari tahun lalu 15,6 juta Kl," kata Fanshurullah, saat menghadiri Hilir Migas Expo, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (27/9).
Agar prediksi tersebut tidak terjadi, BPH Migas telah mengeluarkan sejumlah upaya, yaitu penerapan teknologi digital pada proses penyaluran BBM dan pengawasan bersama dengan TNI dan Polri.
"Tapi sampai hari ini belum berjalan dengan baik," tegasnya.
Fanshurullah pun sudah menerbitkan surat edaran agar kuota solar subsidi cukup hingga akhir tahun, dengan membatasi konsumsi solar subsidi untuk beberapa jenis kendaraan.
"Misalnya truk roda 6 maksimal 60 liter per hari. kalau 1 liter 10 kilo meter (km) satu hari berarti 600 Km , truk itu lebih dari 600 km jalannya. roda 4 dibatasi 30 liter. ini pembatasan mengacu Perpres supaya BBM subsidi tetap ada sampai akhir tahun," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Konsumsi BBM terus meningkat selepas pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaSelain itu, harga solar subsidi dipastikan sebesar Rp6.500 per liter untuk semua SPBU.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaUntuk saat ini, tambah Jokowi, stok subsidi pupuk masih tersedia. Subsidi pupuk Rp14 triliun untuk semester kedua.
Baca SelengkapnyaErika menambahkan, konsumsi Pertalite 2023 sebenarnya lebih tinggi dari 2022.
Baca SelengkapnyaSubsidi tersebut untuk menutup kekurangan pupuk yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaBahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.
Baca Selengkapnya