Strategi Agar UKM Tetap Bertahan Saat Ekspor Tambang Dilarang

Merdeka.com - Pemerintah tengah menggencarkan mega proyek hilirisasi hasil tambang dalam negeri demi mendapatkan nilai tambah. Salah satunya ultimatum dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering kali mengingatkan pemerintah akan melarang ekspor produk mentah hasil tambang.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira mengungkapkan dalam proyek hilirisasi, pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi korbannya.

"Memang ke depan sudah dan akan distop dan kita diminta buat bersiap dan berkolaborasi karena memang kadang untuk program hilirisasi ini yang jadi korbannya pelaku usaha kecil dan menengah," kata Anggawira di Jakarta, Selasa (21/2).

Anggawira menjelaskan program hilirisasi bagi perusahaan besar memiliki jalan keluarnya sendiri. Sebaliknya, bagi pelaku usaha kecil dan menengah harus membuat model bisnis yang tepat agar bisnisnya tetap bisa berjalan.

"Kalau yang kecil-kecil dan menengah ini harus berkolaborasi membuat suatu bisnis model yang tepat supaya tambang yang dimiliki masih bisa survive," kata dia.

Mengingat tujuan utama hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dari hasil produk tambang, maka dibutuhkan industrialisasi yang disokong permodalan yang cukup. Sementara, dana yang dimiliki pengusaha kecil dan menengah terbatas. Belum lagi sulitnya perbankan dalam memberikan akses pembiayaan.

"Makaya kita juga minta perbankan agresif untuk melakukan membiayai pengusaha karena tanpa dukungan perbankan relatif sulit untuk bertumbuh," katanya.

Terkait hal ini, Presiden Jokowi juga sudah menegur perbankan. Merek diminta untuk memberikan permodalan bagi pengusaha yang akan mengembangkan hilirisasi. "Sebenarnya ini juga sudah di-warning oleh pemerintah. Saya rasa kita minta perbankan untuk lebih korporatif dengan kita semua," pungkasnya.