Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Strategi BKPM Atasi Keluhan Daerah Terkait Online Single Submission

Strategi BKPM Atasi Keluhan Daerah Terkait Online Single Submission Ilustrasi menggunakan komputer. Shutterstock/Andrey_Popov

Merdeka.com - Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot mengakui masih menerima beberapa keluhan di daerah terkait proses perizinan menggunakan online single submission (OSS). Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman baik pengusaha maupun aparatur daerah terkait sistem ini.

Menurutnya, dari sisi masyarakat maupun pengusaha ada baiknya mempelajari segala proses perizinan yang baru ini. Sebab, kemudahan-kemudahan ini bisa didapat dengan mengunjungi atau mengakses laman resmi OSS.

"Sekarang kan mereka itu melalui sistem kan jadi pada saat itu melalui sistem ya kadang-kadang itu di daerah ada kendala juga pada saat mereka itu masuk ke dalam sistem yang mungkin mereka itu harus memahami terlebih dulu sistemnya," ujarnya di kantornya, Jakarta, Rabu (6/3/).

Orang lain juga bertanya?

Kemudian, permasalahan lain juga timbul dari aparatur daerah yang belum sepenuhnya memahami cara kerja perizinan online terpadu ini. Sehingga menjadi kendala begitu perusahaan mendatangi instansi untuk mengajukan perizinan, namun aparatur daerah tidak siap memfasilitasi.

"Kalau dari sisi aparaturnya sendiri permasalahan yang mereka hadapi adalah bagaimana memahami sistem ini, dan juga bagaimana memfasilitasi dunia usaha untuk menggunakan sistem ini,"

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, pihaknya tengah berupaya melakukan sejumlah langkah. Salah satunya memberikan pelatihan serta lakukan sosialisasi kepada daerah-daerah yang dinilai masih kesulitan dalam menggunakan sistem OSS.

"Ini juga dalam rangka memberikan pemahaman ke daerah juga, karena dalam implementasi dari daerah ada juga yang terkait dengan dinas, jadi makanya kita mengharapkan Gubernur, Bupati, Walikota ini bisa menyampaikan kepada aparatur di daerah dengan adanya OSS mereka juga harus siap untuk menerima jenis-jenis perizinan yang ada di OSS," bebernya.

Oleh karena itu, dengan pelatihan tersebut diharapkan membuat aparatur daerah siap menerima berbagai jenis perizinan yang ada di dalam OSS. "Mereka juga harus ada perubahan paradigma, jadi yang tadinya mereka senang itu dalam pelayanan perizinan, ya sekarang orientasinya itu adalah fasilitasi dan pengawalan," katanya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bahlil Ungkap 2 Kementerian jadi Biang Kerok Sistem OSS Belum Maksimal
Bahlil Ungkap 2 Kementerian jadi Biang Kerok Sistem OSS Belum Maksimal

Tersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Ungkap Polemik Sistem OSS di Era Tom Lembong
Menteri Bahlil Ungkap Polemik Sistem OSS di Era Tom Lembong

Pada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.

Baca Selengkapnya
Cara Gibran Tekan Praktik Pungli dalam Pengurusan Izin Usaha
Cara Gibran Tekan Praktik Pungli dalam Pengurusan Izin Usaha

Gibran juga bersilaturahmi ke kediaman ulama kharismatik, Habib Tohir Bin Yahya di daerah Palimanan, Cirebon.

Baca Selengkapnya
Genap Tiga Tahun, OSS Berbasis Risiko Terbitkan 10 Juta NIB
Genap Tiga Tahun, OSS Berbasis Risiko Terbitkan 10 Juta NIB

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca Selengkapnya
Bertemu Pengusaha UMKM, Anies Sebut Regulasi Kerap Jadi Penghambat
Bertemu Pengusaha UMKM, Anies Sebut Regulasi Kerap Jadi Penghambat

Anies menilai pemerintah dan swasta perlu ada dorongan untuk mengambil produk UMKM untuk dijual kembali.

Baca Selengkapnya
Arif Budimanta: Dalam UU Cipta Kerja, Semua Perizinan Berbasis Risiko
Arif Budimanta: Dalam UU Cipta Kerja, Semua Perizinan Berbasis Risiko

Arif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%

Baca Selengkapnya
Sukses Raih Merdeka Awards 2024, Kementerian Investasi Terus Berinovasi dan Kolaborasi
Sukses Raih Merdeka Awards 2024, Kementerian Investasi Terus Berinovasi dan Kolaborasi

Layanan Contact Center OSS berhasil membawa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyabet Merdeka Award.

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Pengajuan KPR Bisa Ditolak Bank Jika Ada Utang Nunggak di Pinjol Meski Hanya Rp200.000
Hati-Hati, Pengajuan KPR Bisa Ditolak Bank Jika Ada Utang Nunggak di Pinjol Meski Hanya Rp200.000

Salah satu kendala besar yang sering muncul adalah adanya catatan buruk pada SLIK OJK.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Banyak UMKM Beralih Pinjam Modal Lewat Pinjol
Ini Alasan Banyak UMKM Beralih Pinjam Modal Lewat Pinjol

Adanya pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman melalui Fintech lending, disebabkan mereka yang selama ini belum dapat mengakses industri perbankan.

Baca Selengkapnya
Berkat OSS, Kementerian Investasi Sudah Terbitkan 10 Juta NIB dalam Waktu 3 Tahun
Berkat OSS, Kementerian Investasi Sudah Terbitkan 10 Juta NIB dalam Waktu 3 Tahun

OSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.

Baca Selengkapnya
UMKM Indonesia Disebut Masih Gagap Teknologi
UMKM Indonesia Disebut Masih Gagap Teknologi

Masih banyak UMKM Indonesia menghadapi kendala dalam adopsi teknologi digital.

Baca Selengkapnya