Strategi BKPM Atasi Keluhan Daerah Terkait Online Single Submission
Merdeka.com - Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot mengakui masih menerima beberapa keluhan di daerah terkait proses perizinan menggunakan online single submission (OSS). Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman baik pengusaha maupun aparatur daerah terkait sistem ini.
Menurutnya, dari sisi masyarakat maupun pengusaha ada baiknya mempelajari segala proses perizinan yang baru ini. Sebab, kemudahan-kemudahan ini bisa didapat dengan mengunjungi atau mengakses laman resmi OSS.
"Sekarang kan mereka itu melalui sistem kan jadi pada saat itu melalui sistem ya kadang-kadang itu di daerah ada kendala juga pada saat mereka itu masuk ke dalam sistem yang mungkin mereka itu harus memahami terlebih dulu sistemnya," ujarnya di kantornya, Jakarta, Rabu (6/3/).
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Siapa yang berdialog dengan Pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Bagaimana cara UMKM dikelola? UMKM umumnya memiliki karakteristik usaha yang berskala kecil atau menengah, baik dari segi jumlah tenaga kerja, pendapatan, maupun aset yang dimiliki.
-
Siapa yang ajak UMKM go digital? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital.
Kemudian, permasalahan lain juga timbul dari aparatur daerah yang belum sepenuhnya memahami cara kerja perizinan online terpadu ini. Sehingga menjadi kendala begitu perusahaan mendatangi instansi untuk mengajukan perizinan, namun aparatur daerah tidak siap memfasilitasi.
"Kalau dari sisi aparaturnya sendiri permasalahan yang mereka hadapi adalah bagaimana memahami sistem ini, dan juga bagaimana memfasilitasi dunia usaha untuk menggunakan sistem ini,"
Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, pihaknya tengah berupaya melakukan sejumlah langkah. Salah satunya memberikan pelatihan serta lakukan sosialisasi kepada daerah-daerah yang dinilai masih kesulitan dalam menggunakan sistem OSS.
"Ini juga dalam rangka memberikan pemahaman ke daerah juga, karena dalam implementasi dari daerah ada juga yang terkait dengan dinas, jadi makanya kita mengharapkan Gubernur, Bupati, Walikota ini bisa menyampaikan kepada aparatur di daerah dengan adanya OSS mereka juga harus siap untuk menerima jenis-jenis perizinan yang ada di OSS," bebernya.
Oleh karena itu, dengan pelatihan tersebut diharapkan membuat aparatur daerah siap menerima berbagai jenis perizinan yang ada di dalam OSS. "Mereka juga harus ada perubahan paradigma, jadi yang tadinya mereka senang itu dalam pelayanan perizinan, ya sekarang orientasinya itu adalah fasilitasi dan pengawalan," katanya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.
Baca SelengkapnyaPada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.
Baca SelengkapnyaGibran juga bersilaturahmi ke kediaman ulama kharismatik, Habib Tohir Bin Yahya di daerah Palimanan, Cirebon.
Baca SelengkapnyaSistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca SelengkapnyaAnies menilai pemerintah dan swasta perlu ada dorongan untuk mengambil produk UMKM untuk dijual kembali.
Baca SelengkapnyaArif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%
Baca SelengkapnyaLayanan Contact Center OSS berhasil membawa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyabet Merdeka Award.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaSalah satu kendala besar yang sering muncul adalah adanya catatan buruk pada SLIK OJK.
Baca SelengkapnyaAdanya pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman melalui Fintech lending, disebabkan mereka yang selama ini belum dapat mengakses industri perbankan.
Baca SelengkapnyaOSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.
Baca SelengkapnyaMasih banyak UMKM Indonesia menghadapi kendala dalam adopsi teknologi digital.
Baca Selengkapnya