Strategi BPH Migas turunkan harga gas bumi untuk sektor industri
Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki strategi untuk menurunkan harga gas bumi untuk pelaku industri. Salah satunya, menurunkan tarif toll fee di setiap jaringan distribusi gas ke kawasan industri.
"Kita punya tugas untuk menurunkan toll fee ke arah yang lebih rasional," ujar Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogo di acara Rapat Koordinasi BPH Migas di Makassar, Jumat (3/11).
Untuk itu, BPH Migas akan memilih beberapa ruas pipa transmisi dan distribusi yang berdampak signifikan terhadap industri nasional. Seperti pipa transmisi dan distribusi Sumatera Selatan-Jawa Barat (SSWJ), Muara Tawar-Muara Karang dan Porong-Grati.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara Pertamina atur harga BBM? Pihak Pertamina menyatakan bahwa perubahan harga ini penting untuk mengikuti kebijakan pemerintah dan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Bengkulu? Kesempatan ini pun dimanfaatkan Halim untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan BBM Subsidi.
"Seperti Arun, sudah turun dari USD 2,5 jadi USD 1,6 per MMBTU. Nanti kita akan melihat harga itu akan rasional jika toll fee bisa diturunkan," katanya.
Selain toll fee, BPH Migas juga akan mengatur biaya regasifikasi gas alam cair. Saat ini, biaya regasifikasi ditentukan business to business (b to b) bukan ditentukan pemerintah.
"Ini belum ada yang atur, masih b to b. Regasifikasi itu kita usulkan. Kalau kita mau bikin harga gas lebih rasional jangan tanggung-tanggung dari hulu hingga hilir diatur pemerintah," tegasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat 7 sektor industri yang dikenai patokan harga gas di bawah harga keekonomian, senilai USD 6 per mmBtu.
Baca SelengkapnyaSKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca SelengkapnyaInsentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca SelengkapnyaSKK Migas sepakat bahwa kekayaan alam seperti gas bumi harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran semua kalangan.
Baca SelengkapnyaHal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaBPH Migas mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi.
Baca SelengkapnyaDalam penetapan biaya transmisi dan niaga gas bumi berfasilitas, lanjutnya, PGN mengikuti Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan BPH migas.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM, mengatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cadangan gas bumi dan juga penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaHarga gas bumi akan berpengaruh pada beban produksi industri. Maka, harga murah bisa menjadi salah satu solusinya.
Baca SelengkapnyaDiharapkan membantu mengatasi kebutuhan domestik dan mengurangi impor produk baja.
Baca SelengkapnyaPGN berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah termasuk pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri.
Baca SelengkapnyaDalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, target lifting migas ditetapkan sebesar 635.000 barel per hari (BPOD).
Baca Selengkapnya