Strategi DJP Kejar Target Pajak Rp1.642 Triliun Tahun ini

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan realisasi pajak sepanjang 2020 sebesar Rp1.642,6 triliun. Realisasi ini lebih besar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun.

Direktur Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan ada beberapa upaya fokus kerja di 2020 dalam mengejar target pajak di tahun ini. Salah satunya adalah dengan memperluas wajib pajak.

Suryo menyebut salah satu cara memperluas wajib pajak adalah dengan menambah jumlah pajak baru. Kemudian tidak kalah penting yakni pihaknya juga akan membina wajib bajak baru agar lebih patuh.

Orang lain juga bertanya?

"Saya coba korelasikan yang sedang kita kerjakan. Kami ingin bagaimana kita meningkatkan kepatuhan sukarela tinggi," kata dia di Kantor PLN, Jakarta, Jumat (31/1).

Dia mengakui, untuk meningkatkan kepatuhan tinggi bagi wajib pajak memang tidak mudah. Untuk itu, pihaknya juga berupaya terus mengedukasi para wajib pajak baru maupun lama untuk tetap meningkatkan kepatuhan.

"Bagaimana kita edukasi (wajib pajak), dan bagaimana kita letakan regulasi kepastian hukum. Ini jadi PR kami terus terang saja," tandas dia.

Ada Pengusaha Menolak Bayar Pajak, Begini Cara Menkeu Sri Mulyani Mengatasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pengusaha di Indonesia masih ada yang masuk dalam kategori kelas merah. Kelas merah yang dimaksud adalah melakukan penghindaran pembayaran pajak.

"Namun harus diakui di republik ini ada juga segmen masyarakat yang memang kelas merah. Yang memang itu kadang kadang melakukan penghindaran," ujar Menteri Sri Mulyani saat memberi paparan dalam Seminar Astra di Menara Astra, Jakarta, Kamis (25/7).

Dalam mendorong masyarakat kelas merah menjadi taat pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai terus melakukan pendekatan agar masyarakat dan perusahaan lebih terbuka. Sehingga dalam pembayaran pajak antara petugas dan wajib pajak lebih baik.

"Jadi bagaimana menangani yang seperti ini? Pengawasan dan enforcement kita lakukan melalui Ditjen pajak dan Beacukai. Let the move, atau bahasanya suruh mereka hijrah dari tidak baik menjadi baik. Kami bantu biar menjadi formal. Kalau tidak formal ya begitu, kadang-kadang kalau kita jadi Tom and Jerry," jelasnya.

Untuk Astra Grup, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut yakin tidak akan melakukan penipuan pajak. Sebab, perusahaan tersebut memiliki reputasi yang harus dijaga.

"Kami percaya Astra tidak akan melakukan sesuatu yang jelek. Karena reputasi Anda lebih penting daripada melakukan penipuan (pajak) apalagi kecil-kecilan. Dan saya tentunya berharap seluruh perusahaan di Indonesia punya definity value seperti itu," jelas Menteri Sri Mulyani.

(mdk/bim)