Strategi DJP Kejar Target Pajak Rp1.642 Triliun Tahun ini
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan realisasi pajak sepanjang 2020 sebesar Rp1.642,6 triliun. Realisasi ini lebih besar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun.
Direktur Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan ada beberapa upaya fokus kerja di 2020 dalam mengejar target pajak di tahun ini. Salah satunya adalah dengan memperluas wajib pajak.
Suryo menyebut salah satu cara memperluas wajib pajak adalah dengan menambah jumlah pajak baru. Kemudian tidak kalah penting yakni pihaknya juga akan membina wajib bajak baru agar lebih patuh.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Apa yang diusulkan KKP untuk anggaran 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif TA 2024 senilai Rp 714,44 miliar atau tepatnya Rp714.440.000.000.
"Saya coba korelasikan yang sedang kita kerjakan. Kami ingin bagaimana kita meningkatkan kepatuhan sukarela tinggi," kata dia di Kantor PLN, Jakarta, Jumat (31/1).
Dia mengakui, untuk meningkatkan kepatuhan tinggi bagi wajib pajak memang tidak mudah. Untuk itu, pihaknya juga berupaya terus mengedukasi para wajib pajak baru maupun lama untuk tetap meningkatkan kepatuhan.
"Bagaimana kita edukasi (wajib pajak), dan bagaimana kita letakan regulasi kepastian hukum. Ini jadi PR kami terus terang saja," tandas dia.
Ada Pengusaha Menolak Bayar Pajak, Begini Cara Menkeu Sri Mulyani Mengatasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pengusaha di Indonesia masih ada yang masuk dalam kategori kelas merah. Kelas merah yang dimaksud adalah melakukan penghindaran pembayaran pajak.
"Namun harus diakui di republik ini ada juga segmen masyarakat yang memang kelas merah. Yang memang itu kadang kadang melakukan penghindaran," ujar Menteri Sri Mulyani saat memberi paparan dalam Seminar Astra di Menara Astra, Jakarta, Kamis (25/7).
Dalam mendorong masyarakat kelas merah menjadi taat pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai terus melakukan pendekatan agar masyarakat dan perusahaan lebih terbuka. Sehingga dalam pembayaran pajak antara petugas dan wajib pajak lebih baik.
"Jadi bagaimana menangani yang seperti ini? Pengawasan dan enforcement kita lakukan melalui Ditjen pajak dan Beacukai. Let the move, atau bahasanya suruh mereka hijrah dari tidak baik menjadi baik. Kami bantu biar menjadi formal. Kalau tidak formal ya begitu, kadang-kadang kalau kita jadi Tom and Jerry," jelasnya.
Untuk Astra Grup, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut yakin tidak akan melakukan penipuan pajak. Sebab, perusahaan tersebut memiliki reputasi yang harus dijaga.
"Kami percaya Astra tidak akan melakukan sesuatu yang jelek. Karena reputasi Anda lebih penting daripada melakukan penipuan (pajak) apalagi kecil-kecilan. Dan saya tentunya berharap seluruh perusahaan di Indonesia punya definity value seperti itu," jelas Menteri Sri Mulyani.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaDasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaSaid menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.
Baca Selengkapnya"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca SelengkapnyaTarget tersebut akan dicapai melalui optimalisasi investasi dan perpajakan.
Baca SelengkapnyaAdapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya