Strategi Jokowi jika swasta tak lirik proyek infrastruktur prioritas

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan pembangunan infrastruktur tak tertunda terutama bagi infrastruktur prioritas nasional di 2017 dan 2018. Oleh sebab itu, presiden meminta hal yang berkaitan dalam mengenai pembiayaan infrastruktur diselesaikan dalam rapat terbatas yang digelar hari ini.

"Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi karena begitu kita undur, kita tunda, pembiayaan untuk itu akan semakin besar. Dan kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita," kata Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas membahas Infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4).

Presiden Jokowi meminta menteri terkait melaporkan mengenai pembiayaan untuk infrastruktur yang sekarang ini sedang berjalan. Apabila pihak swasta tidak mau membiayai investasi bidang infrastruktur, Presiden Jokowi menyebut dapat menggunakan opsi penugasan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pilihan terakhir, ialah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD. "Saya kira proses-proses di BUMN, sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh dari pasar juga bisa kita lakukan sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa," katanya.

Dalam rapat terbatas kali ini, Presiden Jokowi meminta segala hal tentang pembangunan infrastruktur diselesaikan terutama mengenai pembiayaan. "Terutama untuk LRT Jabodetabek dan juga yang berkaitan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung dan mungkin juga disinggung, kita singgung sedikit mengenai Kereta Kencang Jakarta-Surabaya dan jalan jalan tol yang mungkin," katanya.