Follow
Strategi kurangi defisit transaksi berjalan versi UOB Indonesia
Merdeka.com - Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) Indonesia kuartal II tahun 2018 sebesar 3,04 persen terhadap PDB atau nilainya USD 8 miliar. Jumlah ini lebih tinggi dari kuartal I-2018 yang mencapai USD 5,7 miliar.
Ekonom UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja, menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan dari sektor jasa.
"Kita punya defisit di sektor oil and gas, tapi punya hal yang bisa mengecilkan (defisit transaksi berjalan). Contohnya dari service balance, tourism income kita," ungkapnya dalam Konferensi Pers, di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (3/9).
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang BNI lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? BNI terus berupaya menjadi katalisator pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui agenda transformasi yang dijalankan secara komprehensif dan tetap relevan dengan kebutuhan nasabah.
Menurut dia sektor jasa, terutama pariwisata masih harus perlu dikembangkan. Sebab Indonesia memiliki potensi yang cukup menjanjikan di sektor tersebut.
"Tahun 2017, naiknya tidak seberapa USD 15 miliar (pendapatan dari sektor pariwisata) saja. Menurut saya masih banyak potensi yang harus digali," kata dia.
"Program yang membangun, banyak investasi (di sektor pariwisata), saya rasa sangat mendukung supaya tourism income kita ini bisa naik," lanjut dia.
Sisi lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan kecakapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peningkatan skill TKI, akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan TKI tentu akan meningkatkan devisa Indonesia dalam bentuk remitansi alias tranfer dana dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Diketahui, nilai remitansi tenaga kerja Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri sepanjang 2017 sebesar USD 8,7 miliar. Angka ini masih kalah dibandingkan Filipina yang mencapai USD 32,8 miliar.
"Yang kedua (untuk memperbaiki) secondary income, remitansi kita, dana untuk vocational training misalnya supaya bahasa Inggris menjadi lebih baik," ujar dia.
Jika kedua sektor ini dapat diperbaiki performanya, maka dalam jangka panjang defisit transaksi berjalan akan dapat dikurangi. "Jadi kita bisa dalam jangka panjang secara konsisten membenarkan dua sisi ini," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Erick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.
Baca Selengkapnya
Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.
Baca Selengkapnya
Transaksi berjalan Indonesia telah mengalami defisit secara terus-menerus dalam dua kuartal terakhir.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Kebijakan OECD yang menjadi rujukan berbagai negara maju bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk menaikkan standar.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan melanjutkan rangkaian strategi kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca Selengkapnya
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu melanjutkan kebijakan konsolidasi fiskal dengan menjaga defisit.
Baca Selengkapnya