Follow
Strategi Menkeu Sri Mulyani agar penyaluran subsidi tepat sasaran
Merdeka.com - Pemerintah, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, menurunkan alokasi subsidi sebesar Rp 2,9 triliun yakni dari Rp 177,8 triliun pada APBN Perubahan 2016 menjadi Rp 174,9 triliun. Tahun depan, pemerintah mengklaim punya cara agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Seperti diketahui, permasalahan subsidi selama ini masih berkutat pada implementasinya yang tidak tepat sasaran sehingga membebani anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan menggunakan basis data terpadu yang telah dimutakhirkan (Pemutakhiran Badis Data Terpadu/PBDT 2015).
"Dengan PDBT 2015, kita akan melihat dan menganalisis hingga 40 persen masyarakat termiskin di Indonesia, lengkap dengan nama, alamat, dan karakteristik rumah tangga," kata Menteri Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8).
-
Kapan subsidi pupuk tidak tepat sasaran? “Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran.
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
-
Bagaimana Pertamina memastikan subsidi energi tepat sasaran? Pertamina telah melakukan berbagai inovasi digitalisasi untuk mendorong penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Kenapa program susu Prabowo-Gibran sulit terwujud? Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy menilai, program pembagian susu gratis yang digalang presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal. Alasannya karena populasi sapi perah di Indonesia masih terbatas di kisaran 500.000 ekor saja. Tentu saja dengan ketersediaan sapi perah tersebut kebutuhan susu untuk program Prabowo-Gibran sulit terwujud.
Di sisi lain, penggunaan teknologi yang lebih maju, seperti kartu dan smartcard, akan terus diupayakan untuk dapat memperbaiki akurasi, efisiensi, dan efektivitas pemberian subsidi. Kebijakan ini juga akan didukung dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada rumah tangga sasaran penerima subsidi.
"Koordinasi dan kerjasama dari semua pihak terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah darrah, BUMN, dan masyarakat juga akan terus dilakukan," imbuhnya.
Seperti diketahui, dari subsidi energi, pemerintah mengalokasikan Rp 48,6 triliun untuk subsidi listrik dalam RAPBN 2017, menurun dari APBNP 2016 sebesar Rp 50,7 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42,3 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), menurun dari APBNP 2016 sebesar Ro 43,7 triliun.
Untuk subsidi nonenergi, Rp 10,3 triliun dialokasikan untuk subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP); Rp 19,8 triliun untuk subsidi pangan; Rp 15,8 triliun untuk subsidi bunga kredit program; Rp 4,3 triliun untuk subsidi public service obligation (PSO); Rp 1,3 triliun untuk subsidi benih; dan Rp 31,2 triliun untuk subsidi pupuk.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dengan ini, manfaat subsidi bisa terasa langsung ke masyarakat kelas bawah.
Baca Selengkapnya
Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca Selengkapnya
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca Selengkapnya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnya
Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyampaikan dukungannya pada pembenahan subsidi pupuk
Baca Selengkapnya
Anggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran berencana melakukan efisiensi terhadap penyaluran subsidi energi seperti Pertalite dan LPG 3 Kg.
Baca Selengkapnya
Guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.
Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.
Baca Selengkapnya
Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca Selengkapnya