Strategi Pemerintah agar Indonesia Tak Lagi Bertumpu pada Komoditas
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan terus mendorong sektor industri sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar Indonesia tidak bertumpu lagi pada komoditas.
"5 tahun ke depan Indonesia telah bertransformasi menjadi negara industri.kita tidak perlu selalu berdoa agar booming harga komoditas kembali terjadi," kata dia, di Jakarta, Rabu (5/12).
"Jika (booming harga komoditas) terjadi itu bagus. Tapi kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada booming harga komoditas. Kita harus memastikan bahwa kita memiliki sumber pertumbuhan yang lebih stabil melalui industri," lanjut Bambang.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang menjadi pendorong utama Pertamina dalam ekonomi Indonesia? Pendekatan ini akan menjadi terobosan bagi perekonomian Indonesia, dengan membuka peluang industri baru dan menciptakan pasar global untuk produk-produk rendah karbon.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana Pertamina mendorong pertumbuhan ekonomi? 'Karena inilah kekuatan Indonesia,'ujar Nicke.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
Dia mengakui bahwa kontribusi industri manufaktur masih minim. Pada era awal tahun 1990-an kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dapat mencapai 27 persen. Karena itu pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan kontribusinya terhadap PDB.
"Maka itu, bagaimana kita merevitalisasi sektor manufaktur, bagaimana manufaktur itu punya pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Karena manufaktur terbesar kontribusinya pada PDB jadi kalau manufaktur tumbuh lebih cepat ekonomi juga akan tumbuh lebih cepat," jelas dia.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pun mengakui bahwa upaya untuk mengembalikan peran industri manufaktur terhadap perekonomian seperti yang terjadi pada awal 1990-an memang tidak mudah.
Terlebih, dalam beberapa tahun mendatang, dampak kondisi ekonomi global seperti perang dagang dan juga volatilitas nilai mata uang bisa semakin menekan pertumbuhan industri manufaktur.
"Kenaikan tingkat suku bunga dan kurs yang tidak stabil itu memukul industri dua kali. Jadi, faktor ini yg harus kita jaga agar likuiditas tetap terjaga, karena likuiditas juga mendorong pertumbuhan," ungkap Airlangga.
Salah satu upaya yang sedang gencar dilakukan Kementerian Perindustrian adalah melalui implementasi Industri 4.0 dan peningkatan kapasitas SDM. "Kita kan baru mengembalikan manufaktur menjadi mainstream pembangunan. Jadi ini sekarang semua membuat manufaktur menjadi mainstream kembali. Salah satu dari tujuan indusri 4.0 adalah mengembalikan mainstream," jelasnya.
"Mengembalikan industri tidak bisa jangka pendek. Ini jangka menengah termasuk SDM mengembalikan kembali sains dan teknologi, engineering, art dan mathematic (STEAM) jadi mainstream. Nah ini untuk pendidikan karena kita hrus mendukung STEAM itu," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, mengatakan BI mendukung upaya mendorong pertumbuhan industri. Saat ini kontribusi industri cukup besar terhadap PDB, yakni 20 persen.
Karena itu pertumbuhan industri juga akan berdampak signifikan pada perekonomian. Salah satunya tampak dari penyerapan tenaga kerja yang juga ikut tumbuh. "Karena dengan 20 persen dari total PDB Indonesia itu besar. Dan kalau ini bisa kita tingkatkan, maka artinya penyerapan tenaga kerja dari sektor manufaktur juga bagus," tandas Mirza.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masing-masing sektor industri dalam negeri harus bisa memetakan produk-produk yang memiliki potensi tumbuh di atas 8 persen.
Baca SelengkapnyaMengingat, Indonesia dinilai sudah terlalu lama memperalat SDA sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaJokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program yang ditegakkan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaDia meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, WTO, hingga IMF.
Baca SelengkapnyaDalam 20 tahun terakhir, dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaTarget ambisius ini mengacu pada capaian Indonesia pada 1995, ketika pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 8,2 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan melanjutkan rangkaian strategi kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan.
Baca SelengkapnyaPrabowo menjelaskan, melakukan industrialisasi adalah untuk melindungi sumber daya alam demi kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi hal penting terkait hilirisasi.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga optimis target pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3 persen tahun ini tercapai, meski sejumlah harga komoditas unggulan terus mengalami penurunan.
Baca SelengkapnyaKunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementerian dan kebijakan industrinya.
Baca Selengkapnya