Strategi Pemerintah Jaga Rupiah di 2020

Merdeka.com - Asumsi nilai tukar Rupiah dalam kerangka-kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2020 ditetapkan berada di kisaran Rp 14.000-Rp 15.000 per USD. Penetapan ini dipengaruhi faktor eksternal maupun domestik.

"Dari sisi eksternal, pelemahan ekonomi global, ketidakpastian hubungan dagang AS dan Tiongkok, arah kebijakan moneter AS, proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan pelemahan perdagangan global, serta fluktuasi harga komoditas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Dia menjelaskan, hal-hal tersebut mempengaruhi besarnya arus valuta asing (valas) yang masuk dan keluar Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 2018, yang pada gilirannya berimbas pada fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Selain itu, neraca pembayaran dan neraca transaksi berjalan adalah refleksi perekonomian Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional. Perbaikan kinerja ekspor barang dan serta pendalaman sektor keuangan akan jasa, serta perbaikan iklim investasi mempengaruhi posisi neraca transaksi modal dan finansial.

"Persoalan tersebut telah dan akan menjadi agenda perekonomian kita," ujarnya.

Dia mengungkapkan pemerintah akan melakukan perbaikan struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi domestik, penguatan sektor riil dan pendalaman sektor industri, perbaikan infrastruktur, penyederhanaan aturan atau deregulasi, dan insentif-insentif kebijakan ditujukan untuk menciptakan efisiensi, produktivitas dan inovasi di sektor riil.

Hal itu guna mendorong produk Indonesia agar memiliki daya saing baik untuk ekspor maupun di pasar domestik.

"Perbaikan iklim investasi dan penyederhanaan regulasi juga akan mendorong arus investasi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, strategi juga dilakukan dengan cara melakukan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki program andalan sepuluh destinasi wisata di luar Bali. Program tersebut diharapkan akan makin menarik jumlah wisatawan luar negeri dan mencegah keluarnya devisa karena wisatawan Indonesia ke luar negeri.

"Dengan langkah tersebut arus modal dan perdagangan barang dan jasa akan dapat diseimbangkan atau bahkan menjadi surplus sehingga mendorong akumulasi cadangan devisa nasional dan juga berdampak pada perbaikan nilai tukar," ujarnya.

Dia pun menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan akan terus melakukan pendalaman pasar keuangan, baik melalui peningkatan kapasitas sektor keuangan, pengembangan instrumen keuangan, maupun koordinasi kebijakan untuk memperkuat sektor keuangan.

Pendalaman pasar keuangan dimaksudkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, tetapi juga untuk lebih menjamin likuiditas dan stabilitas pasar keuangan dalam negeri.

"Selain itu, Pemerintah juga terus mempersiapkan strategi kerja sama internasional dan bilateral yang dapat membantu stabilisasi nilai tukar," tegasnya.

Format-format kerja sama seperti: Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), perjanjian bilateral currency swap arrangement merupakan strategi yang disiagakan sebagai buffer penguatan cadangan devisa bila diperlukan.

"Dengan semakin kuatnya pasar keuangan, tentu Indonesia akan lebih mampu mengatasi tekanan-tekanan eksternal yang juga akan berpengaruh pada stabilitas nilai tukar. Nilai tukar rupiah yang stabil namun fleksibel merupakan instrumen kebijakan makro yang penting untuk menjaga ekonomi Indonesia dari shock dan tekanan. Karena itu, nilai tukar harus dijaga agar dapat memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi secara konsisten," tutupnya.