Strategi Pemerintah Lawan Tengkulak dan Jaga Harga Pangan Stabil

Merdeka.com - Kepala Badan Pangan, Arief Prasetyo Adi mengatakan sejumlah kepala daerah sudah mulai menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. DTU tersebut digunakan untuk memfasilitasi distribusi bahan pangan agar tidak mengalami lonjakan harga setelah Bahan Bakar Subsidi (BBM) naik.

"Jadi, fasilitasi distribusi itu kan kemarin DTU 2 persen, DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) itu sudah dilakukan beberapa kepala daerah," kata Arief usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/9).

Dalam rapat tadi, Arief menyebut Jokowi meminta dirinya untuk mengatur stok pangan nasional. Sehingga Badan Pangan harus bisa memobilisasi pangan dari pusat produksi ke berbagai daerah yang membutuhkan bahan pangan tersebut.

"Tadi Presiden menyampaikan untuk yang besar-besar mobilisasi stok itu akan diatur oleh Badan Pangan Nasional. Sehingga biaya produksi dari sentra produksi ke daerah yang defisit itu bisa tercover," kata dia.

Jokowi juga meminta agar hasil produksi pangan bisa diatur sedemikian rupa untuk menjadi cadangan pangan. Produk-produk yang membutuhkan pendingin (cool storage) akan disiapkan pemerintah. Sehingga para petani tidak perlu memikirkan lagi masalah penyimpanan hasil produksi. Melainkan fokus terus memproduksi pangan.

"Nanti ke depan itu, tugasnya itu bukan dari petani dikirim langsung, bukan, tapi ada suatu tempat untuk menyimpan," kata dia.

Artinya, pemerintah akan membeli hasil produksi para petani dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Proses distribusi inilah yang akan diatur pemerintah, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

"Jadi menyimpan kemudian membeli, kemudian distribusi juga penting," kata dia.

Adapun terkait ruang penyimpanan hasil produksi, akan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Semisal pada ruang pendingin (cold storage) bakal menggunakan tenaga solar panel dalam penggunaan energinya.

Maka untuk mewujudkan ini, pemerintah butuh suntikan dana investasi. Agar, dalam hal operasionalnya, tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. "Mungkin tingginya di depan untuk investasi solar panel, itu salah satu yang beliau sampaikan," kata dia mengakhiri.