Strategi Pemerintah Optimalkan Pembiayaan Infrastruktur
Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah terus berupaya agar pembiayaan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus optimal dan bersifat jangka panjang.
"Kita juga ingin tidak hanya berhenti sampai APBN, kita ingin leverage. Kita ingin dari Rp 1 yang disediakan APBN bisa dihasilkan beberapa rupiah hal yang lain untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang itu tadi gitu ya," kata Isa, Kamis (15/11).
"Jadi penting untuk kita bisa menciptakan media kemudian mekanisme dan sebagainya yang bisa meleverage setiap rupiah yang di sediakan oleh APBN untuk pembangunan itu, itu satu hal," sambungnya.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
Untuk mencapai hal tersebut, maka pembiayaan infrastruktur akan dilakukan dengan hati-hati. "Jadi kita harus jaga betul kredibilitas ini dengan cara menjaga govermentnya yang baik itu. Semakin panjang horizon dari investasi itu, semakin kita mempunyai challenge di dalam menjaga goverment, itu yang penting," ujarnya.
Selain bersifat jangka panjang, pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu memberi efek ganda. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol selain untuk menyambungkan suatu daerah dengan daerah lain, namun juga untuk meningkatkan perekonomian rakyat di sekitarnya.
Dengan adanya strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor swasta untuk turut andil dalam pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, maka ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh.
"Nah, yang juga penting adalah yang di dalam negeri ini, ini juga kita mengharapkan partisipasinya juga makin lama makin besar kita. Sehingga tidak harus bergantung kepada dana-dana dari luar negeri untuk proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang ini. Dengan demikian kita akan punya pembiayaan pembangunan yang lebih solid," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaMoeldoko sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang memiliki transisi yang sejalan (in line) dengan pemerintahan saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPermintaan anggaran ini untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, sejak awal pemerintahannya, ia memang berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaInfrastruktur menjadi kunci dari penopang aktivitas ekonomi.
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya