Strategi Pemerintah Tambal Pelebaran Defisit 5,07 Persen

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07 persen dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Pelebaran defisit ini terkait penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, pelebaran defisit APBN ini menembus batas defisit 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

"Nominalnya mencapai Rp 852 triliun. Kenaikan defisit 3 persen yang diatur UU, kita tidak pernah lampaui sejak era reformasi, baru sekali ini kita lebarkan defisit," kata Askolani dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (19/4).

Dengan demikian, pemerintah memutar otak agar defisit ini bisa ditambal sehingga anggaran negara bisa tetap sehat dan tidak jatuh sakit. Askolani membeberkan beberapa opsi pembiayaan defisit yang sudah dipersiapkan pemerintah.

Pertama, melakukan penghematan belanja pemerintah pusat, khususnya di Kementerian dan Lembaga dengan nilai kurang ebih Rp 142 hingga Rp 145 triliun. "Lalu dari dana transfer ke daerah dan dana desa, kita menghemat Rp 90 triliun," lanjut Askolani.

Ada pula pemanfaatan dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 45 triliun. Sehingga jika ditotal, terdapat dana kurang lebih Rp 280 triliun untuk menutupi defisit Rp 852 triliun.

Sisanya, jelas Askolani, akan dilakukan beberapa upaya seperti dana abadi, dana Badan Layanan Umum (BLU), efisiensi pembiayaan investasi, pinjaman dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia atau Asian Development Bank serta penerbitan obligasi pemerintah.

Kemenkeu sendiri hingga saat ini masih menghitung jumlah dana yang dibutuhkan dari dukungan luar untuk membantu membiayai defisit APBN. Demikian juga dengan penerbitan obligasi yang melihat fluktuasi pasar.

"Kita sedang menghitung dana yang dibutuhkan, kita koordinasi dan mengerahkan best effort melihat potensi yang dioptimalkan yang tentunya akan kita kelola secara akuntabel dengan resiko dan biaya yang minimal," tutupnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com