Strategi Pemerintah Tekan Defisit APBN Menjadi 3 Persen di 2023

Merdeka.com - Dalam rangka menjaga disiplin fiskal, Pemerintah harus kembali menurunkan defisit APBN di bawah 3 persen pada tahun 2023. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan ada dua cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk kembali menurunkan defisit yakni dengan reformasi perpajakan dan penajaman belanja pemerintah.

"Untuk bisa kembali defisit 3 persen tahun 2023 caranya ada 2, melakukan reformasi perpajakan dan penajaman belanja pemerintah," kata Suahasil dalam Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, Kamis (14/10).

Suahasil menjelaskan, dengan reformasi pajak, maka akan muncul peningkatan pajak. Reformasi pajak ini dilakukan untuk menghasilkan pendapatan negara yang lebih berkualitas sehingga APNN bisa sehat kembali.

"Reformasi pajak harus bisa berkualitas sehingga APBN ini bisa sehat, kalau tidak ini bisa menjadi maslash dan muncul hal-hal yang kita tidak inginkan," kata dia.

Sebagai informasi, akibat pandemi Covid-19, Pemerintah melakuklan pelebaran defisit di atas 3 persen sebagaimana dalam UU No 2 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut pemerintah dan DPR sepakat pada tahun 2023 defisit APBN kembali menjadi 3 persen.

Realisasinya, defisit APBN tahun 2020 tercatat 6,1 persen. Di tahun 2021 diperkirakan defisit APBN akan sekitar 5,7 persen. Sementara itu, di tahun 2022 defisit APBN direncanakan 4,85 persen.

Landasan Pemerintah Lakukan Reformasi Pajak

Dia menjelaskan, pemerintah memiliki alasan khusus sebelum memutuskan melakukan reformasi pajak. Salah satunya kondisi keuangan masyarakat yang sudah berubah dalam waktu 20 tahun terakhir.

Di awal tahun 2000-an, kondisi ekonomi masyarakat didominasi kelompok miskin dan rentan hingga 51,8 persen. Lalu kelompok menengah 41 persen sedangkan kelompok atas hanya sekitar 7 persen.

Selama hampir 20 tahun, kondisi ekonomi masyarakat pun berubah. Pada tahun 2018 tercatat kelompok miskin dan rentan mengalami penurunan drastis yang menyisakan 30 persen. Kelompok menengah naik menjadi 47 persen dan kelompok kelas atas naik menjadi 22,5 persen.

"Ini hampir 70 persen kelompok middle class dan upper class ini," kata dia.

Suahasil menilai pertumbuhan dua kelompok ini akan terus tumbuh. Tercermin dari tingkat konsumsi masyarakat yang terus meningkat, hingga 56 persen. "Konsumsi penduduk kelas menangah tumbuh luar biasa tinggi, makanya konsumsi ini bisa sampai 56 persen. Ini kelompok kelas menengah ini kerjanya konsumsi," kata dia.

Tingginya konsumsi masyarakat ini membuat aspirasi juga meningkat. Kebutuhan masyarakat kelas menengah terhadap infrastruktur, pendidikan dan lainnya dituntut lebih baik. "Aspirasi kelompok menengah ini banyak sekali, aspirasi tersebut harus dibiayai dan perlu dibelanjakan dari APBN," kata dia.

Untuk itu pemerintah memerlukan biaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga dibutuhkan penerimaan yang lebih agar berbagai aspirasi bisa terpenuhi. "Makanya ini APBN harus punya penerimaan yang baik, dibangun dengan sistem perpajakan yang adil sehat , atraktif dan akuntabel," tandasnya.