Follow
Strategi Pemerintah Terapkan Satu Data Indonesia di Tengah Pandemi
Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas terus mempercepat penerapan Satu Data Indonesia secara terpadu. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan di tengah pandemi Covid-19.
Beberapa strategi yang diterapkan misalnya untuk pengelolaan data pemerintah, dilakukan pembentukan task force big data pemerintah, pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang establised hingga integrasi keuangan pusat dan daerah.
"Lalu, dalam harmonisasi kode referensi, pemerintah menetapkan kode referensi, yaitu NIK sebagai referensi tunggal penduduk Indonesia, kode wilayah sebagai referensi tunggal kewilayahan dan NPWP sebagai referensi tunggal data usaha," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa (6/7).
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Siapa yang berwenang menetapkan data DTKS? Sesuai Undang-Undang No 13 tahun 2011, Mensos hanya berwenang menetapkan, dan bukan mengubah atau mengusulkan data.
-
Apa tugas utama Bappenas? Kementerian PPN/Bappenas pada dasarnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Bagaimana aplikasi data ini dapat meningkatkan kinerja Dinsos? 'Data-data urusan sosial ini menjadi hal penting. Kami berupaya agar pendataan sosial ekonomi di Bantul dapat terdata dengan baik. Semoga ini dapat menambah kinerja Dinsos agar lebih dapat berpihak lagi pada masyarakat,'
-
Apa itu DPTb? DPTb atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang ditambahkan setelah DPT (Daftar Pemilih Tetap) selesai disusun dalam pemilu.
-
Bagaimana DCI bisa menjadi operator pusat data terbesar? Dia memulai perusahaan pada tahun 2011 dan membangun DCI menjadi operator pusat data terbesar di Indonesia.
Lalu, dalam pemberdayaan statistik sektoral dan geospasial, dilakukan juga percepatan pembinaan data oleh BPS dan BIG, penguatan SDM khususnya dalam bidang pemetaan geospasial serta melakukan kebijakan satu peta untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
Untuk penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia, dilakukan strategi seperti menyepakati SDI sebagai single source of truth dalam pengelolaan data pembangunan, lalu menyepakati Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi hub data daerah.
"Kemudian menyepakati pembentukan taskforce pembina keuangan daerah dan integrasi data keuangan daerah dengan pusat," kata Suharso.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) demi integrasi data di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Masih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kota Bontang mulai mensosialisasikan Kebijakan Satu Data Indonesia.
Baca Selengkapnya
Tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang baru dibentuk oleh Prabowo mencakup pengelolaan data, teknologi informasi, dan intelijen keuangan
Baca Selengkapnya
Integrasi dan sinkronisasi data sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Demi mendukung percepatan transformasi digital dan layanan digital nasional, pemda diminta untuk menerapkan SPBE.
Baca Selengkapnya
KSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca Selengkapnya
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi melindungi data pribadi setiap orang.
Baca Selengkapnya
Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Selengkapnya
Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca Selengkapnya