Strategi Pengusaha Hotel di Jakarta Jaga Okupansi Saat Ibu Kota Pindah

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DKI Jakarta dibuat cemas terkait rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mengingat, lengsernya status Jakarta sebagai ibu kota akan mengurangi tingkat okupansi hotel.

"Kecemasan tentu ada dari perpindahan ibu kota (Jakarta)," kata Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono kepada Merdeka.com di Jakarta, Rabu (18/1).

Meski begitu, PHRI telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot tingkat okupansi meski Jakarta tak lagi menyandang sebagai status ibu kota negara. Antara lain dengan memperkuat inovasi dalam bidang pelayanan maupun pemasaran.

Orang lain juga bertanya?

"Secara umum yang pasti kita harus mempertahankan pelanggan, konsumen kita dengan berbagai inovasi dibidang pelayanan dan pemasaran," jelas Sutrisno.

Selain itu, PHRI DKI Jakarta juga berambisi untuk memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Upaya ini dimaksudkan untuk menambah tingkat hunian hotel.

"Kolaborasi dan perluasan jaringan adalah strategi yang dilakukan bersamaan," ujar Sutrisno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa diperdebatkan. Sebab rencana pembangunannya sudah diputuskan oleh pemerintah dan disetujui DPR.

"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan apalagi di WA grup dibaca gampang, Hati-hati dengan ini dimulai dari dari yang kecil nanti membesar," katanya saat memberikan sambutan pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar hybrid pada Selasa (1/3).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan mendisiplinkan masyarakat. Sebab itu mantan Gubernur DKI Jakarta meminta agar polisi dan TNI tidak ikut campur terkait urusan demokrasi

"Kita ke kedisiplinan TNI dan polri karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," ungkapnya.

(mdk/azz)