Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Strategi Wapres JK Kurangi Ketimpangan di Indonesia

Strategi Wapres JK Kurangi Ketimpangan di Indonesia Jusuf Kalla. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Indonesia Business Summit New Construction Opportunity 2019 Beyond Infrastructures. Dalam acara tersebut, dia mengungkapkan adanya perbedaan yang mencolok antara masyarakat tidak mampu yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia.

"Setidak-tidaknya, kita ada suatu keterbalikan. Di luar negeri, orang kaya tinggal di luar kota. Orang tidak mampu, tinggal di apartemen. Kalau di kita, orang kaya tinggal di tengah kota, orang tidak mampu di pinggir kota," kata dia, Selasa (22/1).

Menurut JK, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab setiap kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat, tak begitu terasa karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. "UMR naik, tapi biaya transportasi lebih mahal. Ini harus diperbaiki," ujar dia.

Karena itu, kata dia, Pemerintah perlu menyiapkan cara agar masyarakat yang tinggal di luar kota, tidak lagi dibebani dengan biaya transportasi yang mahal. "Ini harus diperbaiki. Kalau tidak, tinggal di Jakarta, di Tangerang, di luar lagi, maka biaya dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya akibat hal tersebut," tandasnya.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,384 pada September 2018. Gini ratio ini juga merupakan tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya.

Kepala BPS, Suhariyanto, menyebutkan angka tersebut menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio September 2017 sebesar 0,391, turun sebesar 0,007 poin.

"Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,391, turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401 dan gini ratio September 2017 yang sebesar 0,404," kata Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (16/7).

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada September 2018 juga tercatat sebesar 0,319, turun dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 sebesar 0,401 serta gini ratio September 2017 yang sebesar 0,404.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tarif KRL Direncanakan Naik, Dampaknya Bisa Begini
Tarif KRL Direncanakan Naik, Dampaknya Bisa Begini

Penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu.

Baca Selengkapnya
Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya
Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin memprediksi jumlah pendatang tahun ini akan turun

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jakarta Ada KRL, LRT, hingga MRT Tapi Masih Macet di Semua Titik
Jokowi: Jakarta Ada KRL, LRT, hingga MRT Tapi Masih Macet di Semua Titik

Kata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kota Kecil pun Sekarang Sudah Macet
Jokowi: Kota Kecil pun Sekarang Sudah Macet

Presiden Jokowi mengakui kemacetan lalu lintas kini merata di semua kota

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Biaya Bangun MRT Lebih Mahal dari Kereta Cepat
Jokowi Ungkap Biaya Bangun MRT Lebih Mahal dari Kereta Cepat

Pemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Tarif KRL Jabodetabek Diusulkan Naik, Saat Ini Masih Dibahas Pemerintah
Siap-Siap Tarif KRL Jabodetabek Diusulkan Naik, Saat Ini Masih Dibahas Pemerintah

Ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil Punya Cara Khusus Hadapi Tuntutan Buruh Naik Gaji, Ini Bocorannya
Ridwan Kamil Punya Cara Khusus Hadapi Tuntutan Buruh Naik Gaji, Ini Bocorannya

Ridwan Kamil mengaku sudah paham bagaimana mengatasi tuntutan kenaikan upah terhadap buruh.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Ada Subsidi bagi Pengguna LRT Jabodebek
Jokowi Minta Ada Subsidi bagi Pengguna LRT Jabodebek

Jokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Tegas Bahas Ancaman Kerugian, Tunjuk-Tunjuk Gubernur
VIDEO: Jokowi Tegas Bahas Ancaman Kerugian, Tunjuk-Tunjuk Gubernur "Sanggup? Hati-Hati!"

Jokowi mengatakan, potensi kerugian ekonomi cukup besar akibat kemacetan

Baca Selengkapnya
Momen Jokowi Tegur Bobby Nasution di Depan Wali Kota se-Indonesia
Momen Jokowi Tegur Bobby Nasution di Depan Wali Kota se-Indonesia

Jokowi meminta kepala daerah menyiapkan rencana transportasi massal di kotanya.

Baca Selengkapnya
Di Hadapan Wali Kota se-Indonesia, Jokowi Keluhkan Banyak Kota yang Macet
Di Hadapan Wali Kota se-Indonesia, Jokowi Keluhkan Banyak Kota yang Macet

Jokowi keluhkan banyak kota di Indonesia yang mengalami kemacetan

Baca Selengkapnya