Suara Hati Rakyat Kecil Akan Dampak Buruk Kenaikan Harga BBM Subsidi

Merdeka.com - Pemerintah terus memberikan sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Di mana, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) sebagai peredam dampak buruk kenaikan harga BBM.

Sejumlah elemen masyarakat menyuarakan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM. Salah satunya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menegaskan, kelompok buruh akan menggelar aksi demonstrasi di DPR RI pada 6 September 2022 mendatang. Mereka menolak kenaikan harga BBM Subsidi, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, dan meminta kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen.

"5.000 buruh massa aksi pada 6 September akan berunjuk rasa di DPR RI, sedangkan ribuan buruh lainnya di kantor gubernur," kata dia dalam konferensi pers.

Ketua DPP PKS Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, kenaikan harga BBM bersubsidi pasti akan berdampak pada meningkatnya inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok.

"Akhirnya siapa yang harus menanggung beban ini? ya ibu rumah tangga para emak-emak yang setiap hari sudah dibebani cara mengirit pengeluaran karena ekonomi keluar sedang bangkit sejak pandemi, ditambah beberapa kenaikan komoditas pokok dan sekarang dapat kado kemerdekaan berupa harga BBM subsidi naik. BBM subsidi naik, emak-emak makin menjerit," kata Kurniasih.

Selain itu, terdapat pula suara para masyarakat kecil terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi ini. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

1. 3 Tahun Tak Naik Gaji, Buruh Khawatir Terjadi PHK Massal

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan BBM. Pertama, kenaikan harga BBM subsidi akan menurunkan daya beli kaum buruh. Pil pahit ini terjadi lantaran kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan kenaikan upah buruh.

"Khususnya buruh pabrik yang selama 3 tahun tidak naik sudah menyebabkan daya beli turun 30 persen. Kalau BBM naik, bisa-bisa daya beli mereka turun hingga 50 persen," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/8).

Kedua, kenaikan BBM akan memicu gelombang PHK. Hal ini imbas efisiensi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. "Hal ini, karena, perusahaan juga akan melakukan efisiensi akibat biaya energi yang meningkat," bebernya.

2. Ojol Khawatir Penghasilan Turun

Di Banten, para pengemudi ojek online hingga nelayan mengaku tidak setuju dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut. Menurut mereka, naiknya harga BBM akan berdampak terhadap penghasilan sehari-hari.

"Untuk kita yang para driver ojek online jelas keberatan soal naiknya harga bbm ini," kata Ali Ramadhan, salah satu pengemudi ojol di Kabupaten Serang, melansir YouTube Fokus Indosiar.

Diungkapkan Ali, kenaikan harga BBM nantinya akan memengaruhi pendapatannya sebagai pengemudi ojek online. Ia merasa jika harga bahan bakar jenis pertalite naik, penghasilannya akan berkurang.

"Karena ini motornya boros, jadi kalau naik akan jadi kurang pendapatannya, jadi kita para ojol keberatan," lanjut Ali.

Selain ojol, para nelayan di Binuangeun, Kabupaten Lebak juga mengaku tidak setuju akan naiknya harga BBM bersubsidi jenis solar.

Menurut mereka, kondisi tangkapan sedang sulit karena faktor cuaca. Saat ini mereka bisa menghabiskan hingga 100 liter solar dengan harga Rp5.150 rupiah per liter hanya untuk sekali melaut.

"Kalau harga solar dinaikkan saya merasa mengeluh, soalnya kadang-kadang harga solarnya sekarang aja nggak kebeli jadi kewalahan, apalagi ketika nantinya jadi dinaikkan pemerintah," tutur Hermawan, salah seorang nelayan di perairan Binuangeun, Lebak.

3. Sebelum Harga Naik, Nelayan Sudah Sulit Dapat Solar

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh meminta agar pemerintah menunda rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini dinilai akan sangat berdampak terhadap nelayan kecil di daerah.

"Kami berharap agar pemerintah menunda kenaikan harga BBM pertalite dan biosolar karena akan berdampak kepada nelayan di daerah," kata Ketua KNTI Aceh, Azwar Anas dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, selama ini nelayan tradisional merasa kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Biosolar, akibat adanya dugaan pihak-pihak yang cara menutup akses nelayan tradisional untuk mendapatkan BBM subsidi.

Sebab itu, nelayan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli BBM non subsidi guna memenuhi kebutuhan ketika hendak melaut, sehingga sangat berpengaruh pada iklim usaha nelayan dalam menangkap ikan.