Subsidi BBM dicabut, pemerintah seharusnya bisa hapus utang asing

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menaikkan target penerimaan pajak. Namun, hal ini terancam sia-sia karena penggunaan dana tersebut salah satunya untuk pembayaran utang pemerintah.

Per Febuari 2015, Bank Indonesia (BI) mencatat utang asing publik (pemerintah dan bank sentral) mencapai USD 134,8 miliar atau setara Rp 1.730 triliun. Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengungkapkan bisa saja pemerintah menggunakan ruang fiskal dari pencabutan BBM dengan peningkatan target penerimaan pajak untuk membayar utang luar negeri.

"Bisa saja seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah subsidi dihapus untuk bayar utang. Berarti rakyat disuruh berkorban. Begitu subsidi dicabut lalu dibayarkan untuk utang," ujar Dani saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/4).

Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya menghentikan penarikan utang sesuai janji masa kampanye Presiden Jokowi. Pasalnya, pemerintah telah memiliki ruang fiskal cukup lebar dari penghapusan BBM subsidi.

"Dalam konteks utang pemerintah harusnya proyek-proyek yang dibiayai utang dihentikan. Karena anggaran subsidi dicabut harusnya ada ruang yang bisa dibiayai," tuturnya.

Selain itu, dengan dinaikkannya target penerimaan pajak juga seharusnya bisa menambah daya dorong pembangunan infrastruktur. "Yang kedua dengan adanya target penerimaan pajak otomatis APBN kita punya potensi penerimaan yang cukup besar untuk biayai proyek yang dulu dibiayai utang," ucapnya.

"Intinya ini soal paradigma, niat. Apakah pemerintah mau terus menerus jadi korban eksploitasi korban internasional. Jadi kalau sudah ada spirit kedaulatan maka penggunaan utang itu bisa dialokasi ke yang benar," tandasnya.

Sebelumnya, BI mencatat utang asing (utang luar negeri/ULN) Indonesia pada Februari 2015 sebesar USD 298,9 miliar atau setara Rp 3.832 triliun. Angka ini menurun tipis dari posisi Januari 2015 yang sebesar USD 299,4 miliar atau setara Rp 3.838,4 triliun.

Dari sisi pertumbuhan, utang asing Indonesia per Februari, melambat. BI melihat pertumbuhan utang Februari tumbuh 9,4 persen secara year on year (YOY). Angka ini di bawah pertumbuhan pada Januari yakni sebesar 10,5 persen YOY.

Bank sentral juga mendetail bahwa total utang Indonesia tersebut, porsi paling besar masih dipegang oleh sektor swasta. Pada Februari, utang publik memegang porsi 45,1 persen atau sebesar USD 134,8 miliar dengan pertumbuhan 4,4 persen YOY. Sementara, utang swasta mencapai USD 164,1 miliar dengan pertumbuhan 13,8 persen YOY.