Subsidi elpiji diperkirakan membengkak jadi Rp 30 triliun
Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI Endre Saifoel mengkhawatirkan subsidi elpiji kemasan tabung 3 kg akan makin membengkak ke depannya jika tidak segera dilakukan pengendalian. Bahkan, subsidi elpiji dapat melonjak hingga Rp 10 triliun, dari Rp 20 triliun menjadi Rp 30 triliun tahun ini.
"Pada 2017 ini, subsidi elpiji 3 kg sudah dialokasikan sekitar Rp 20 triliun, namun diprediksi bisa membengkak hingga Rp 30 triliun. Untuk 2018, realisasinya bisa naik lagi menjadi Rp 40 triliun," ujarnya dikutip Antara, Senin (29/5).
Selain makin membengkak, katanya, program subsidi elpiji 3 kg yang berjalan selama ini juga rawan kebocoran. Sebab, banyak alokasi subsidi elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran.
-
Kenapa Pertamina menambah pasokan LPG 3 kg? Tambahan pasokan LPG 3 Kg ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat seiring Ramadan dan Idulfitri 1445 H.
-
Kenapa pemerintah menerapkan subsidi tepat sasaran LPG 3 kg? Program Subsidi Tepat untuk LPG 3 Kg memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah, serta memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Berapa total penambahan pasokan LPG 3 kg? Pertamina melalui anak usahanya,PT Pertamina Patra Niaga, telah menambah pasokan LPG 3 kilogram (Kg) sebanyak 22.087 Metrik Ton atau setara dengan 7.36 juta tabung.
-
Gimana caranya daftar subsidi LPG 3 kg? Untuk mendaftar subsidi LPG 3 Kg, syarat utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih aktif.
-
Dimana bisa daftar subsidi LPG 3 kg? Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengunjungi pangkalan LPG terdekat, sambil membawa KTP dan KK asli beserta salinannya.
"Banyak pemakai elpiji kemasan 3 kg bersubsidi merupakan masyarakat mampu, yang seharusnya tidak berhak memakainya," katanya.
Berdasarkan perkiraan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tingkat salah sasaran subsidi elpiji mencapai 40 persen. Saat ini, jumlah penerima elpiji 3 kg sebanyak 57 juta kepala keluarga (KK), sementara data TNP2K hanya 26,7 juta KK.
Kondisi tersebut, tambah Endre, cukup ironis dengan program subsidi tepat sasaran, yang dijalankan pemerintah seperti dalam hal pemberian subsidi listrik untuk golongan 900 VA.
"Pemerintah berkomitmen merelokasi subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran ke subsidi tepat sasaran. Namun, kenyataannya subsidi elpiji 3 kg, yang tidak tepat sasaran, terus meningkat dari tahun ke tahun," tegasnya.
Endre berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran. Sejumlah upaya sebenarnya sudah pernah direncanakan pemerintah sejak beberapa tahun lalu seperti skema subsidi tertutup dan subsidi langsung.
"Namun, hingga kini belum ada realisasinya. Selalu saja ada alasannya, sehingga skema subsidi tertutup atau subsidi langsung belum juga terlaksana hingga kini," tegasnya.
Pemerintah sudah melakukan uji coba subsidi tertutup di sejumlah wilayah secara terbatas. Subsidi tertutup dilakukan dengan memberikan kartu identitas yang berhak mendapat elpiji 3 kg bersubsidi.
Pengguna, yang berhak mendapat subsidi sudah diatur yakni masyarakat tidak mampu dan usaha kecil. Para pengguna elpiji 3 kg dijatah per bulan misalkan satu KK sebanyak tiga tabung dan usaha kecil sembilan tabung.
Sedangkan, skema subsidi langsung dilakukan dengan memberikan dana subsidi untuk membeli elpiji 3 kg secara langsung kepada pengguna, yang berhak. Pemberian subsidi langsung bisa dilakukan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS).
Endre menilai sejauh ini, pemerintah kurang serius melaksanakan skema subsidi tertutup atau langsung tersebut. "Memang ada kendala-kendala dalam penerapannya dan skema subsidi tertutup atau langsung juga bukan kebijakan populis. Namun, saya melihat kendala-kendala itu bisa diatasi, asalkan ada niat kuat pemerintah untuk melaksanakannya," lanjutnya.
Dia khawatir semakin lama pemerintah menunda subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran, maka akan semakin sulit, melaksanakan program tersebut. Menurutnya, pemberian subsidi elpiji 3 kg dengan skema secara langsung lebih baik dibandingkan subsidi tertutup.
Sebab, subsidi tertutup masih memungkinkan kelangkaan elpiji 3 kg dikarenakan adanya dua harga yakni subsidi dan nonsubsidi. Sementara, dengan skema subsidi langsung, maka harga elpiji baik 3 kg bersubsidi maupun elpiji 5,5 kg dan 12 kg nonsubsidi ditetapkan sama sesuai keekonomiannya.
"Jadi, sebaiknya pemerintah memakai subsidi langsung," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyebabnya, konsumsi gas LPG setiap tahunnya terus meningkat.
Baca SelengkapnyaPemerintah semakin berat dalam menyalurkan bantuan dana untuk LPG 3 Kg bersubsidi.
Baca SelengkapnyaDari hasil pantauan di lapangan ketersediaan elpiji 3 kg masih aman. DPR telah meminta pemkab untuk mencari penyebab adanya kelangkaan BBM bersubsidi itu.
Baca SelengkapnyaBupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali mengecekan distribusi elpiji 3 kilogram.
Baca SelengkapnyaPenetapan acuan HET gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk menekan selisih harga jual yang selama ini ditetapkan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaTotal konsumen yang berhak melakukan pembelian tabung gas bersubsidi LPG 3 kg sekitar 6,7 juta orang.
Baca SelengkapnyaGas Elpiji 3kg yang tidak sesuai sudah dilakukan pengamanan berupa penyegelan untuk sementara tidak diedarkan kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaEdy menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan kemungkinan peningkatan konsumsi gas elpiji 3 kilogram saat Iduladha dan Tahun Baru Islam.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, kelangkaan gas subsidi itu akibat diborong orang kaya hingga restoran.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan terus memberikan subsidi untuk LPG 3 Kg, solar, minyak tanah, dan listrik, khususnya untuk rumah tangga miskin dan rentan.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca Selengkapnya