Subsidi Energi: Jokowi dan Prabowo Sepakat Dipertahankan dengan Distribusi Tertutup

Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat subsidi energi sebesar Rp 153,5 triliun sepanjang 2018. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 55,9 triliun.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, subsidi energi 2018 terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) sebesar Rp 97 triliun dan listrik Rp 56,5 triliun. Sehingga total subsidi energi 2018 mencapai Rp 153,5 triliun.

Menteri Jonan mengakui, dibanding 2017 sebesar Rp 97,6 triliun, subsidi energi 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 55,9 triliun. "Memang jumlahnya lebih besar 2018 Rp 153,5 triliun ini naiknya besar hampir 50 persen," tuturnya.

Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie menyatakan tidak setuju bila Bahan Bakar Minyak terus disubsidi. Bagaimana sikap kedua calon presiden yang akan berkontestasi pada pilpres nanti soal pentingnya subsidi energi?

Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi yang juga Juru Bicara Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno, Anggawira, menilai Prabowo-Sandiaga tidak akan menghilangkan subsidi jika menang kelak. Subsidi, menurutnya, masih dibutuhkan untuk rakyat kecil.

"Subsidi di bagian negara manapun itu tetap diputuskan. Yang penting tepat sasaran dan jangan bocor. Dan mendorong juga subsidi ini untuk orang produktif bukan konsumtif," jelasnya.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andi Yuliani Paris, mengatakan Prabowo-Sandiaga akan memperkuat data penerima subsidi kelak. Selain itu, sistem distribusi subsidi akan dilakukan secara tertutup.

"Selama ini yang kami lihat pendataan penerima manfaat dari berbagai subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sasarannya belum tepat," imbuhnya.

Sementara, Direktur Komunikasi Tim Kemenangan Nasional (TKN) Usman Kansong mengatakan Jokowi-Ma'ruf Amin masih akan memberikan subsidi untuk rakyat kecil seperti nelayan. Pemberian subsidi juga melalui kartu.

"Kalau yang kita subsidi barangnya kan bisa salah sasaran. Kita subsidi orangnya," jelasnya.

Ke depan, Jokowi-Ma'ruf Amin akan memperhatikan pembangunan manusia dari pengalihan dana subsidi yang telah dilakukan. Pembangunan SDM dimaksudkan agar anak-anak bangsa bisa menggenjot eksplorasi minyak.

"SDM itu menjadi fokus di masa depan untuk bidang energi juga gitu loh. Kalau mengandalkan sumber daya alam lama-lama akan habis. Tapi kalau SDM kan tidak akan habis dia," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie mengenang diskusinya bersama Presiden Soeharto awal 1980-an mengenai potensi subsidi energi salah sasaran. Dari seharusnya dinikmati warga yang mayoritas tidak mampu, malah menguntungkan kalangan menengah ke atas.

"Saya tidak setuju energi disubsidi. Bayangkan misalnya perusahaan asing, investasi di sini. Dia awalnya menghitung ongkos produksi berdasarkan harga pasar. Tapi ada BBM bersubsidi, dia beli itu, dia bakar untuk perusahaannya dan untung lebih besar. Ini tidak bisa dicegah, itu sifat manusia," kata Habibie.

Prinsip itu yang membuatnya menaikkan harga jual BBM pada 1999, selepas menggantikan Soeharto. Dia berpandangan tak perlu ragu menghapus total subsidi BBM, duitnya dialihkan ke anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kalau ada protes, dia meyakini itu hanya sementara. Sedangkan pemerintah akan menikmati keuntungan jangka panjang.

"Saya tidak tahu siapa yang suka protes itu (kalau BBM naik). Tapi dari pengalaman saya, bangsa ini adalah bangsa pejuang. Bangsa ini mau berkorban, asal jelas berkorban untuk siapa," kata Habibie.

"Zaman saya tidak ada subsidi energi seperti BBM, silakan dicek. Yang jelas uangnya direncanakan untuk pembangunan, untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau modal kerja UKM dengan suku bunga 0 persen," imbuhnya.