Subsidi Energi Naik Jadi Rp134 Triliun di 2022, Solar Disubsidi Rp500 per Liter
Merdeka.com - Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi mengalokasikan anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp134 triliun. Anggaran tersebut naik dari outlook tahun ini sebesar Rp128,4 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan anggaran subsidi energi karena dipengaruhi perkembangan asumsi dasar harga bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat. Antara lain BBM khususnya solar.
"Untuk subsidi energi tahun depan memang mengalami kenaikan seiring dengan harga BBM yang meningkat, kami akan melanjutkan subsidi solar Rp500 per liter," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Jakarta, Senin (16/8).
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
Adapun subsidi energi di 2022 terdiri dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp77,5 triliun. Nilai tersebut meningkat 15,9 persen dibandingkan dengan perkiraan 2021 yang sebesar Rp66,9 triliun.
Kemudian subsidi listrik sebesar Rp56,4 triliun. Nilai subsidi ini turun 8,2 persen dibandingkan dengan outlook 2021 yang mencapai Rp61,5 triliun. Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM dan LPG tabung 3 kilogram di tahun depan.
Anggaran LPG ini dipengaruhi asumsi dan parameter nilai tukar rupiah terhadap USD dan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Lalu dipengaruhi subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp500 per liter.
Selain itu dipengaruhi volume BBM jenis solar sebesar 15,1 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 0,48 juta kiloliter. Selanjutnya volume LPG tabung 3 kilogram sebesar 8 juta metrik ton.
Untuk Golongan Berhak
Kebijakan subsidi listrik di 2022 akan diarahkan untuk memberikan subsidi hanya kepada golongan yang berhak. Subsidi listrik untuk rumah tangga akan diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan daya 450 VA dan 900 VA sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Jadi di 2022, mengarahkan untuk subsidi LPG 3 kilogram dan listrik kepada mereka yang membutuhkan yaitu kelompok di DTKS, sekaligus mendorong pengembangan energi baru terbarukan," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, transformasi subsidi energi di 2022 akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Hal tersebut mengingat perekonomian Indonesia masih dalam tahap pemulihan hingga tahun depan.
"Karena kita tahu bahwa tahun depan juga masih merupakan tahun pemulihan ekonomi. Sehingga ini semuanya akan sangat ditentukan oleh timing-nya adalah dari sisi kecepatan dan kekuatan pemulihan ekonomi itu sendiri," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.
Baca SelengkapnyaSubsidi BBM terdiri dari minyak tanah dan minyak solar sebesar 18,33 sampai dengan 19,44 juta kiloliter.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan harga minyak dunia timbulkan kekhawatiran bakal turut berdampak terhadap harga BBM di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPadahal, kesepakatan Pemerintah bersama DPR RI menetapkan harga minyak mentah mencapai USD 82 per barel.
Baca SelengkapnyaDia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaPembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaAlokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca Selengkapnya