Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Subsidi Ongkir Rp500 Miliar Diusulkan Sasar Produk Mewah

Subsidi Ongkir Rp500 Miliar Diusulkan Sasar Produk Mewah belanja online. shutterstock

Merdeka.com - Chairman & President Asosiasi Perencanaan Keuangan International Association of Register Financial Consultant (IARFC) Indonesia, Aidil Akbar mengusulkan kepada pemerintah agar implementasi rencana pemberian subsidi ongkos kirim (ongkir) sebesar Rp500 miliar di program Hari Belanja Online Nasional di akhir bulan Ramadan (Harbolnas Ramadan) turut menyasar produk mewah segmen kelas menengah atas.

"Mungkin saran juga untuk pemerintah adalah barang-barang yang memang diberikan diskon (ongkir) juga barang yang masuk menyasar kelas menengah atas," ungkapnya dalam acara Dialog Rabu Produktif bertajuk Langkah Tingkatkan Geliat Transaksi, Rabu (28/4).

Dia mengungkapkan, dengan mengimplementasikan usulan tersebut pemerintah akan meraup setidaknya dua manfaat positif untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Pertama, ialah menstimulus pengeluaran kelompok masyarakat ekonomi kelas menengah atas yang dinilai masih terbatas melalui penawaran ongkir untuk produk mewah.

Orang lain juga bertanya?

"Karena sebenarnya mereka masih punya uang, cuma mereka masih menahan diri untuk tidak belanja. Nah, sekarang dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik, apalagi ada promo, ada subsidi, ada free ongkir dan sebagainya jadi mereka belanja," bebernya.

Kedua, peningkatan nilai transaksi Harbolnas secara signifikan. Menyusul spending kelompok menengah atas untuk pembelian barang bernilai tinggi.

"Karena belanja mereka bukan lagi hanya yang Rp50.000, Rp100.000 mohon maaf. Tetapi barang-barang yang harganya di atas itu. Otomatis secara nominal adanya peningkatan cukup signifikan tidak hanya dari jumlah pembelanjanya saja," ucap dia menekankan.

Diskon untuk Beli Produk Dalam Negeri

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk mendukung hari belanja nasional. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyubsidi biaya ongkos kirim pembelian melalui platform online.

"Di mana untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan menyubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan 500 miliar," katanya usai sidang rapat kabinet, Rabu (7/4).

Menko Airlangga menegaskan, subsidi ongkos kirim tersebut kan berlaku jika masyarakat membeli produk-produk dalam negeri. Artinya jika, pembelian produk dari luar ongkos kirim tetap akan ditanggung pribadi bukan dari pemerintah.

"Diutamakan untuk produk dalam negeri, ongkir ditanggung Pemerintah dalam bentuk subsidi dan ongkir ini disiapkan Pemerintah dengan anggaran sebesar 500 miliar rupiah," katanya.

Hari belanja nasional untuk tahun ini dimulai pada H-10 sampai dengan H-5 Lebaran. Pemerintah berharap dengan pemberian subsidi ini produk penjualan UMKM Tanah Air bisa meningkat tajam. Sehingga akan mendorong pemulihan ekonomi nasional. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Sektor Properti Dapat Isentif dari Jokowi, KPR Perbankan Bisa Tumbuh Double Digit
Sektor Properti Dapat Isentif dari Jokowi, KPR Perbankan Bisa Tumbuh Double Digit

Dengan stimulus pemerintah tersebut, semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian sendiri sehingga menekan angka backlog.

Baca Selengkapnya
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Resmi Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik Impor
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Resmi Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik Impor

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Tanggung PPN Rumah Harga Rp2 Miliar, Sektor Perbankan Bilang Begini
Pemerintah Bakal Tanggung PPN Rumah Harga Rp2 Miliar, Sektor Perbankan Bilang Begini

Insentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Subsidi Pajak Properti 50 Persen, Berlaku Hingga Juni 2024
Pemerintah Beri Subsidi Pajak Properti 50 Persen, Berlaku Hingga Juni 2024

Pemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Mau Beli Rumah Bisa Dapat Bantuan Biaya Admin Hingga Rp4 Juta
Masyarakat Mau Beli Rumah Bisa Dapat Bantuan Biaya Admin Hingga Rp4 Juta

Pemerintah akan memberikan insentif pajak sektor properti.

Baca Selengkapnya
Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Terbit Pekan Ini
Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Terbit Pekan Ini

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Baca Selengkapnya
Toyota berharap insentif hybrid segera aktif karena mobil listrik masih terpusat di Jakarta.
Toyota berharap insentif hybrid segera aktif karena mobil listrik masih terpusat di Jakarta.

Pihak Toyota Astra Motor buka suara terkait Insentif mobil hybrid.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Sediakan KUR untuk Beli Kendaraan Listrik, Nilainya Mencapai Rp500 Juta
Pemerintah Bakal Sediakan KUR untuk Beli Kendaraan Listrik, Nilainya Mencapai Rp500 Juta

Kendaraan listrik dikembangkan bukan hanya untuk pemakaian pribadi saja, namun bisa digunakan untuk pemakaian niaga.

Baca Selengkapnya