Follow
Subsidi premium dihapus buat bayar utang pemerintah?
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan tidak lagi memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Dengan kata lain, harga Premium dilepas sesuai harga keekonomian.
Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan curiga pencabutan subsidi BBM jenis premium dialihkan untuk membayar utang. Dari data terbaru Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia, khususnya publik, menembus USD 134 miliar atau 45,1 persen dari keseluruhan utang luar negeri Indonesia yang menyentuh USD 298 miliar atau setara Rp 3.832 triliun.
Menurutnya, bisa saja pemerintah menggunakan ruang fiskal pencabutan BBM dan peningkatan target penerimaan pajak untuk membayar utang luar negeri.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Bagaimana cara pemerintah menghentikan investasi Temu di Indonesia? Perlu dicatat bahwa Temu bukan satu-satunya perusahaan yang menjadi target pemerintah. Budi Arie mengungkapkan bahwa Shein juga termasuk dalam daftar aplikasi yang ingin diblokir.
-
Mengapa hutang perlu dilunasi? Penting untuk disadari adalah, hutang merupakan beban yang wajib dibayar. Sebab perkara hutang akan terus berlanjut bahkan hingga sampai di akhirat apabila belum terlunaskan.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa yang dihapuskan Pertamina? Mulai 1 September 2024 Pertalite tidak akan dijual lagi di SPBU Pertamina.Wacana soal bensin paling murah ini memang sudah mulai ramai sejak bulan lalu, mulai dari rencana dihapus sampai dibatasi.
"Bisa saja seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah subsidi dihapus untuk bayar utang? Berarti rakyat disuruh berkorban. Begitu subsidi dicabut lalu dibayarkan utang," ujar ujar Dani saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/4).
Pemerintah seharusnya bisa lebih bijak. Membesarnya ruang fiskal setelah pencabutan subsidi BBM jenis premium idealnya bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu repot-repot cari utang untuk pembangunan sarana prasarana. Utang luar negeri pun bisa disetop.
"Karena ada ruang fiskal yang terbuka, dalam konteks utang Pemerintah harusnya menghentikan proyek-proyek yang dibiayai utang. Karena anggaran subsidi dicabut harusnya ada ruang yang bisa dibiayai," jelasnya.
Membesarnya ruang fiskal tidak hanya berasal dari faktor pencabutan subsidi BBM jenis premium tapi juga datang dari perpajakan.
"Dengan adanya target penerimaan pajak otomatis APBN kita punya potensi penerimaan yang cukup besar untuk biayai proyek yang dulu dibiayain utang," ucapnya.
Dengan dua pertimbangan itu, seharusnya pemerintah bisa menyelamatkan diri dari lilitan utang. Sudah waktunya Indonesia tak jadi korban lembaga internasional yang menjerat dengan iming-iming pinjaman.
"Intinya ini soal paradigma, niat. Apakah Pemerintah mau terus menerus jadi korban eksploitasi korban internasional," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Baca Selengkapnya
Penghapusan utang terhadap bank himbara merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
Saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.
Baca Selengkapnya
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Melainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
UU Kesehatan telah menghapus kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN untuk belanja sektor kesehatan.
Baca Selengkapnya
Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca Selengkapnya
Pemutihan pajak kendaraan menghapus denda keterlambatan, mempermudah pelunasan pajak kendaraan.
Baca Selengkapnya
Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca Selengkapnya
Melalui hapus buku dan hapus tagih ini murni untuk mendukung Bank Himbara.
Baca Selengkapnya