Sudah 5 Tahun, Program Tol Laut Jokowi Belum Buat Harga Pangan Lebih Murah

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memasuki tahun kelima atau terakhir di era kepemimpinannya. Namun demikian, masih ada beberapa program Jokowi yang belum berjalan optimal. Salah satunya yaitu tol laut.

Di awal pemerintahan, Jokowi mencanangkan pembuatan tol laut atau konsep pengangkutan logistik kelautan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di Tanah Air. Konsep ini dijanjikan akan menciptakan kelancaran distribusi hingga pelosok. Selain itu, konsep ini juga membuat pemerataan harga logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku optimis proyek tol laut yang dikerjakan Pemerintah akan dapat menekan perbedaan harga di antara wilayah Indonesia.

"Saya tidak tahu bisa menekan 50 persen atau berapa tapi diharapkan harganya tidak jauh berbeda dengan Jakarta dan Jawa," jelasnya.

Dia mengakui bahwa memang ada beberapa catatan dalam implementasi proyek tol laut. Salah satunya terkait pemberian diskon atau subsidi kepada pengangkutnya.

"Masih sana sini ada yang perlu diperbaiki. Karena misalnya gini kasih discount atau subsidi kepada pengangkutannya, tapi di sana masih di monopoli satu orang sehingga dia nentukan harga. Kita gak mau harus ada kompetitif. Sehingga harganya bisa ditekan," tandasnya.

Namun demikian, keberadaan tol laut belum efektif menekan harga pangan hingga saat ini.

Menteri Susi Sebut Tol Laut Kurang Efektif

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya agar harga ikan menjadi murah. Namun, sejauh ini, rantai distribusi masih menjadi tantangan.

"Distribusi yang menjadi PR kita," kata dia di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (9/10).

Dia mengakui bahwa keberadaan tol laut belum terlalu efektif dalam distribusi ikan dari sentra-sentra produksi menuju konsumen. Terkait hal ini, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan.

"Yang banyak penduduk kan Jawa yang perlu ikan banyak kan Jawa. Tapi penangkapan rata-rata di Timur Indonesia, barat Indonesia. Persoalannya kadang tol laut masih kurang banyak, kurang efektif, karena frekuensi masih sangat jarang," jelas dia.

Dia menjelaskan, sebenarnya harga ikan di sentra produksi sudah murah. Harga jual pada konsumen menjadi mahal karena mahalnya biaya logistik distribusi ikan.

"Jadi ini PR kita supaya harga ikan tongkol yang cuma Rp15.000- Rp20.000 di Talaud sana bisa sampai Jakarta Rp25.000 kalau angkutannya murah. Itu PR. Kalau dari sisi harga di sentra sudah murah sekali, tapi kita di distribusi yang masih jadi kendala," ungkapnya.

Jika masalah logistik dapat diperbaiki dan proses distribusi ikan menjadi mudah, cepat, dan murah, maka harga ikan di tingkat konsumen tidak akan berbeda jauh dengan harga di sentra produksi ikan.

"Kita akan duduk bersama Perhubungan mengkaji bagaimana kita mengupayakan logistiknya bisa cepat, bisa murah, bisa frekuensinya tinggi. Tantangan kita di transportasi dan warehouse-nya. Kalau dua ini bisa kita selesaikan ya harga ikan di Jawa mestinya bedanya 20 persen sama di daerah," tandasnya.

Tol Laut Belum Pengaruhi Harga Sembako

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) menyebut bahwa aktivitas tol laut di wilayahnya belum pengaruhi harga sembako. Sebab, operasionalnya di berbagai pelabuhan tujuan belum maksimal.

Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Halut Muhsin Mustika mengakui kehadiran tol laut belum pengaruhi harga sembako yang didatangkan dari luar Malut.

Bahkan, selisih harga satuan barang Sembako di antaranya harga beras di gerai Maritim atau agen Rp11.800.

Sementara di pedagang pengecer berkisar Rp14.000, harga telur per butir di gerai Rp2.000, harga pengecer Rp1.800, minyak sawit di gerai per kilogram Rp14.000, pengecer Rp17.000, gula di gerai harganya Rp12.500, pengecer Rp15.000, terigu Rp8.000,- Sementara di pengecer Rp10.000, harga ayam di gerai Rp35.000, di pengecer Rp40.000,- per ekornya.

"Gerai Maritim itu adalah Agen distributor barang yang memasarkan barang dengan harga rendah di antaranya Agen Hoky, CV Makmur Bersama, CV Surya Kencana, dan CV Sederhana," katanya.

Bahkan, untuk tol laut yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi untuk pengangkutan Logistik dengan tujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara harus digunakan secara maksimal bagi para pengusaha, sebab dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Selain itu, kata Mustika, pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia rupanya tidak berpengaruh untuk wilayah kabupaten Halmahera Utara.

Sebab, selisih harga satuan barang yang dibawa dari Surabaya ke Malut selisihnya hingga Rp2 ribu hingga Rp5 ribu, bahkan rute tol laut Surabaya-Tobelo juga bisa dibilang sangat tidak lancar.

Sementara itu, Kepala Syahbandar Pelabuhan Tobelo Rushan Muhammad ketika dikonfirmasi mengatakan, tol laut dari tahun 2018 lalu memang tidak lagi masuk dan baru dua kali masuk ke pelabuhan pada 9 September dan tanggal 4 Oktober 2019 lalu.

"Memang, dengan tidak beroperasinya kapal tol laut atau tidak masuk di pelabuhan Tobelo, karena memang belum ada muatan sesuai harapan," katanya.

Faisal Basri Sebut Proyek Omong Kosong

Ekonom Faisal Basri menilai program tol laut yang digagas pemerintah masih gagal karena tidak terbukti menurunkan biaya logistik (logistic cost). Selain itu, saat ini angkutan barang masih terpusat di jalur darat diangkut dengan truk-truk besar.

"Yang mempersatukan pulau-pulau itu kan laut, ngomongnya tol laut segala macam tapi enggak ada efeknya ke logistic cost tetap paling tinggi, 24 persen dari PDB," kata Faisal dalam sebuah acara diskusi di Le Meridien, Jakarta, Kamis (22/11).

Faisal menjelaskan, kegagalan tol laut disebabkan belum mampunya program tersebut memikat perusahaan logistik yang selama ini menggunakan jalur darat. Meski sudah ada tol laut, mereka masih enggan berpindah dan tetap memilih menggunakan jalur darat.

"Karena tidak terjadi shifting angkutan barang dari darat ke laut. Tidak terjadi. Jadi omong doang namanya tol laut itu. Logistic cost gak pengaruh karena tetap 90 persen barang di Indonesia diangkkut lewat truk padahal negara maritim. Sementara di dunia, 70 persen barang diangkut pakai kapal. Padahal seluruh dunia kan bukan negara maritim seperti Indonesia," tutupnya.